Pemkab Lebak Diminta Gratiskan LKS

Lebak (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten diminta menggratiskan  lembaran kerja siswa (LKS) yang saat ini masih dipungut biaya oleh pihak sekolah di daerah itu.

"Kami berharap pemerintah daerah tidak membebani siswa dengan pungutan pembayaran LKS, terlebih Bupati Iti Octavia Jayabaya mencanangkan program "Lebak Cerdas"," kata Syarip, warga Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Rabu.

Ia merasa prihatin masih banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Lebak yang masih memberlakukan pungutan LKS, sehingga membebani orang tua siswa.

Pungutan LKS tersebut tentu bisa mengancam anak putus sekolah bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Apabila, mereka tidak mampu membeli LKS secara kejiwaan mereka akan memiliki rasa malu pada teman-temannya.

Selain itu juga akan berdampak terhadap kecerdasan anak, karena tidak memiliki panduan buku LKS tersebut.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa menggratiskan pungutan LKS.

"Kami berharap program "Lebak Cerdas" bisa menyelamatkan anak-anak tidak  mampu ekonomi agar bisa melanjutkan pendidikanya dengan tenang tanpa pungutan lainnya," katanya.

Uni (50) orangtua siswa SMPN 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku dirinya bingung untuk membayar LKS anaknya yang kini duduk di bangku kelas IV sebesar Rp130 ribu.

Pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan SMP.

"Kami merasa heran sekarang sekolah gratis, tapi masih ada pungutan juga. Bagi orang yang mampu tentu tidak ada masalah. Namun, saya ini tak mampu, jelas sangat membebani," kata Uni yang sehari-hari buruh cuci itu.

Ia mengharapkan pihak sekolah tidak membebani anaknya dengan pungutan LKS tersebut.

Sebab, diirnya hingga saat ini belum memiliki uang untuk membayar LKS.

"Insyallah, kami bisa membayar LKS dengan cara menabung uang itu," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi mengatakan selama ini sekolah tidak masalah melaksanakan dana LKS yang dibebankan kepada siswa.

Namun, tidak boleh membebani siswa dari keluarga tidak mampu untuk membeli LKS.

Ia juga mengajak siswa dari keluarga tidak mampu jangan sampai putus sekolah karena pemerintah sudah membebaskan biaya pendidikan melalui berbagai program diantaranya program bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin (BSM).

"Kami berharap siswa dari keluarga tidak mampu jangan sampai putus sekolah," katanya.

Sejumlah siswa SMPN 1 Rangkasbitung yang enggan disebutkan namanya mengaku dirinya hingga kini belum melunasi pungutan LKS karena orangtuanya tidak memiliki uang.

"Kami sampai hari ini belum membayar LKS sebesar Rp130 ribu," katanya.

Berdasarkan pemantauan, anak-anak usia SD-SMP di Kabupaten Lebak banyak yang putus sekolah dan membantu ekonomi keluarga dengan menjadi penyemir sepatu, asisten rumah tangga, buruh bangunan, buruh pemetik bunga cengkeh, penggembala, pedagang dan penjual plastik kresek.

"Kami hanya sampai lulusan SMP dan ingin melanjutkan ke SLTA, namun biaya tidak ada," kata Nina (16) seorang buruh pemetik bungah cengkeh di Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.