Banten Usul Anggaran Infrastruktur Rp2,5 Triliun

Serang (Antara News) - Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten mengusulkan anggaran untuk infrastruktur yang dikelola DBMTR pada 2016 sebesar Rp2,5 triliun.

"Kami mengusulkan sesuai dengan kinerja yang harus dicapai terkait infrastruktur dalam RPJMD pada 2016. Nilainya sekitar Rp2,5 triliun yang kami usulkan," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Widodo Hadi di Serang, Senin.

Menurut Widodo, namun dengan berbagai masukan dan pembahasan di badan anggaran serta komisi IV DPRD Banten, usulan tersebut akhirnya diperkecil lagi menjadi Rp1,6 triliun.

"Karena berbagai pertimbangan akhirnya usulan tersebut dikecilkan lagi menjadi Rp1,6 trilun. Ini sudah paket hemat," katanya.

Bahkan, kata dia, setelah melalui pembahasan kembali di komisi IV DPRD Banten, usulan untuk infrastruktur tersebut yang dikelola DBMTR semakin kecil hingga akhirnya menjadi sekitar Rp800 miliar lebih.

"Setelah pembahasan di komisi tiba-tiba muncul Rp1,07 triliun sampai akhirnya Rp800,5 miliar. Kalau sampai anggarannya seperti itu, banyak program pembangunan infrastruktur yang tidak akan selesai pada 2016," kata Widodo.

Padahal, kata dia, pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2012 tentang infrastruktur di Banten masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Sedangkan total anggaran pembangunan jalan dengan sistem 'multi years' tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,067 triliun.

"Kalau anggarannya hanya sekitar Rp800 miliar pada 2016, ruas jalan 'multi years' saja tidak akan selesai. Apalagi yang program regulernya, pasti banyak yang tidak bisa dilaksanakan," kata Widodo.

Widodo membantah saat ditanya terkait pengurangan anggaran DBMTR yang kurang dari Rp1 triliun pada 2016, karena pada 2015 serapannya rendah.

Sebab, kata Widodo, dengan anggaran Rp1 triliun lebih pada 2015, semua program pembangunan jalan sudah selesai ditenderkan dan tinggal pengerjaan. Dengan demikian, serapan anggaran di DBMTR tetap tinggal mengingat pada dua bulan terakhir Tahun 2015 ini hanya tinggal pembayaran dari hasil pekerjaan yang sudah selesai.

"Semua lelang paket-paket di DBMTR sudah selesai. Sekarang ini kami terus memantau laporan kinerja dari pelaksanaan infrastruktur tersebut setiap hari," katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan terkait pengurangan anggaran di DBMTR dari yang diusulkan sekitar Rp2,5 triliun tersebut, karena ada beberapa program pembangunan jalan yang akan selesai pada 2016. Sehingga tidak terlalu membutuhkan anggaran yang terlalu besar dari APBD Banten. Apalagi pemerintah pusat melalui APBN pada 2016 juga akan menyalurkan sekitar Rp600 miliar di wilayah Banten.

"Adanya pengurangan karena memang ada beberapa program infrastruktur 2016 nanti yang hampir selesai. Sehingga dialokasikan untuk prioritas bidang lain, walaupun infrastruktur juga tetap menjadi prioritas," kata Rano Karno.