Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan proses pembangunan Pasar Baros yang diintruksikan oleh Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR berjalan dengan lancar, namun Balai Besar Kementerian PUPR mengisyaratkan untuk fasilitas parkir diselesaikan oleh Pemda Kabupaten Serang agar ada solusinya.
"Insya Allah ada solusinya. Kemudian tadi ada terkait pelebaran, Insya Allah Pemprov Banten akan duduk bersama dengan balai besar dan tidak akan mengganggu pasar itu sendiri, karena pelebarannya pun akan menunggu pembangunan Pasar Baros yang tahun ini selesai," ujar Tatu usai berdialog bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bidang Pembangunan dari Fraksi Partai Golkar, Fahmi Hakim beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan tersebut Fahmi mengemukakan rencana pelebaran ruas Jalan Raya Serang-Pandeglang menjadi 4 lajur dengan lebar 22 meter tepatnya dari Palima Kota Serang sampai Pasar Baros Kabupaten Serang.
Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sekitar jalan tersebut. Pelebaran jalan itu merupakan penunjang pembangunan Pasar Baros oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Namun, kata dia, untuk tahun 2023 ini baru perencanaannya, tahun depan setelah pembangunan Pasar Baros selesai baru dilakukan pembangunan pelebaran jalan tersebut.
"Kurang lebih dari Palima sampai Pasar Baros dan itu sedang kita lakukan DED nya, biar simultan nya berjalan. (Pelebarannya) kanan kiri 22 meter maka kita sinkronkan dari sekarang bagaimana proses pasar itu lebih maksimal ketika jalannya pun dilebarkan 4 lajur," ujarnya.
Turut mendampingi Bupati Tatu yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Yadi Priyadi, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Adang Rahmat, dan perwakilan dari Bappeda dan Litbang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang.
Lebih lanjut Fahmi mengatakan, pihaknya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten Bidang Pembangunan beserta Kepala DPUPR Arlan Marzan dan BPKAD Banten Rina Dewiyanti diundang oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk membahas keterkaitan dengan rapat konsolidasi dan koordinasi percepatan pembangunan Pasar Baros yang dilakukan melalui mandatori proses pembangunan melalui APBN oleh Presiden Joko Widodo.
"Karena pada saat itu Pak Presiden datang ke Banten meninjau langsung Pasar Baros di Kabupaten Serang bersama Pj Gubernur Banten dan Bupati Serang. Kami mengapresiasi Bupati Serang dan Pj Gubernur Banten yang telah mewujudkan pembangunan Pasar Baros oleh Pak Presiden melalui APBN," katanya.
Maka dengan demikian, kata Fahmi, ada hal yang perlu disamakan keterkaitan dengan percepatan pembangunan Pasar Baros, salah satunya yang kerap terjadi yaitu kemacetan di jalan nasional tepatnya di depan Pasar Baros.
Oleh karena itu Fahmi mengaku sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Banten bahwa ada pembangunan yang akan dilaksanakan di jalan nasional keterkaitan dengan pelebaran di ruas Jalan Serang-Pandeglang tepatnya depan Pasar Baros.
Akan tetapi, sebut Fahmi Hakim untuk lahannya harus melalui pembebasan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Maka dengan demikian ada beberapa teknis pelebaran yang terkoordinasi dengan pembangunan Pasar Baros. Dalam hal ini, ia sebagai pihak Pemprov Banten mensupport terhadap program Kabupaten Serang khususnya dan pusat.
"Kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan Pak Presiden khususnya adalah kaitan dengan program APBN. Nah tentu setelah itu keterwujudan kami baru lakukan support terhadap penguatan terhadap proses bagaimana akses di depan jalan Pasar Baros di lebarkan dengan baik," kata Fahmi Hakim.
Pada intinya, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini memastikan jika proses pembangunan dengan pelebaran jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut tidak akan mengganggu proses pembangunan Pasar Baros.
”Intinya pembangunan yang akan dilakukan oleh Provinsi Banten tidak akan mengganggu terhadap penguatan percepatan Pasar Baros, bahkan kami mensupport terhadap percepatan pembangunan jalan Baros,” tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Insya Allah ada solusinya. Kemudian tadi ada terkait pelebaran, Insya Allah Pemprov Banten akan duduk bersama dengan balai besar dan tidak akan mengganggu pasar itu sendiri, karena pelebarannya pun akan menunggu pembangunan Pasar Baros yang tahun ini selesai," ujar Tatu usai berdialog bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bidang Pembangunan dari Fraksi Partai Golkar, Fahmi Hakim beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan tersebut Fahmi mengemukakan rencana pelebaran ruas Jalan Raya Serang-Pandeglang menjadi 4 lajur dengan lebar 22 meter tepatnya dari Palima Kota Serang sampai Pasar Baros Kabupaten Serang.
Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sekitar jalan tersebut. Pelebaran jalan itu merupakan penunjang pembangunan Pasar Baros oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Namun, kata dia, untuk tahun 2023 ini baru perencanaannya, tahun depan setelah pembangunan Pasar Baros selesai baru dilakukan pembangunan pelebaran jalan tersebut.
"Kurang lebih dari Palima sampai Pasar Baros dan itu sedang kita lakukan DED nya, biar simultan nya berjalan. (Pelebarannya) kanan kiri 22 meter maka kita sinkronkan dari sekarang bagaimana proses pasar itu lebih maksimal ketika jalannya pun dilebarkan 4 lajur," ujarnya.
Turut mendampingi Bupati Tatu yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Yadi Priyadi, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Adang Rahmat, dan perwakilan dari Bappeda dan Litbang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang.
Lebih lanjut Fahmi mengatakan, pihaknya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten Bidang Pembangunan beserta Kepala DPUPR Arlan Marzan dan BPKAD Banten Rina Dewiyanti diundang oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk membahas keterkaitan dengan rapat konsolidasi dan koordinasi percepatan pembangunan Pasar Baros yang dilakukan melalui mandatori proses pembangunan melalui APBN oleh Presiden Joko Widodo.
"Karena pada saat itu Pak Presiden datang ke Banten meninjau langsung Pasar Baros di Kabupaten Serang bersama Pj Gubernur Banten dan Bupati Serang. Kami mengapresiasi Bupati Serang dan Pj Gubernur Banten yang telah mewujudkan pembangunan Pasar Baros oleh Pak Presiden melalui APBN," katanya.
Maka dengan demikian, kata Fahmi, ada hal yang perlu disamakan keterkaitan dengan percepatan pembangunan Pasar Baros, salah satunya yang kerap terjadi yaitu kemacetan di jalan nasional tepatnya di depan Pasar Baros.
Oleh karena itu Fahmi mengaku sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Banten bahwa ada pembangunan yang akan dilaksanakan di jalan nasional keterkaitan dengan pelebaran di ruas Jalan Serang-Pandeglang tepatnya depan Pasar Baros.
Akan tetapi, sebut Fahmi Hakim untuk lahannya harus melalui pembebasan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Maka dengan demikian ada beberapa teknis pelebaran yang terkoordinasi dengan pembangunan Pasar Baros. Dalam hal ini, ia sebagai pihak Pemprov Banten mensupport terhadap program Kabupaten Serang khususnya dan pusat.
"Kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan Pak Presiden khususnya adalah kaitan dengan program APBN. Nah tentu setelah itu keterwujudan kami baru lakukan support terhadap penguatan terhadap proses bagaimana akses di depan jalan Pasar Baros di lebarkan dengan baik," kata Fahmi Hakim.
Pada intinya, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini memastikan jika proses pembangunan dengan pelebaran jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut tidak akan mengganggu proses pembangunan Pasar Baros.
”Intinya pembangunan yang akan dilakukan oleh Provinsi Banten tidak akan mengganggu terhadap penguatan percepatan Pasar Baros, bahkan kami mensupport terhadap percepatan pembangunan jalan Baros,” tandasnya.
Editor : Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023