Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meminta gubernur dan badan kepegawaian daerah (BKD) melakukan evaluasi dan analisa kebutuhan pegawai honorer di Provinsi Banten agar bisa berjalan efektif dan efisien.
"Pemprov Banten harusnya m3laiukan 'assesment', kebutuhan pegawai berapa disesuaikan dengan beban kerja," kata Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati di Serang, Rabu.
Baca juga: Pj Gubernur: Pemprov Banten komitmen lakukan keterbukaan informasi publik
Mawa Said mengatakan, tenaga honorer di Banten saat iji cukup banyak, misalnya saja tenaga kependidikan jumlahnya mencapai 10 ribu. Belum lagi jumlah pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah dilakukan assesment sekitar 3 ribu orang.
"Jumlah P3K yang dilakukan asessment itu kurang lebih sekitar 3 ribu atau 1.500," kata Nawa.
Seharusnya dari jumlah pegawai P3K yang sudah di tes tersebut, semuanya diangkat atau dipekerjakan. Namun kenyataannya dari jumlah pegawai P3K itu hanya sekitar 500 yang diangkat menjadi pegawai P3K.
" Saran saya gubernur dan BKD harus melakukan asessment kepada pegawai honorer. Ini bagian dari reformasi birokrasi dan sejalan dengan pembahasan Raperda SOTK saat ini," kata dia.
Menurutnya, dengan jumlah pegawai honorer yang cukup banyak akan membebani APBD Banten serta tidak efisien.
"Beban kerja yang seharusnya bisa dilakukan oleh dua orang. Ini malah dilakukan oleh empat atau lima orang," kata politisi Partai Demokrat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Pemprov Banten harusnya m3laiukan 'assesment', kebutuhan pegawai berapa disesuaikan dengan beban kerja," kata Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati di Serang, Rabu.
Baca juga: Pj Gubernur: Pemprov Banten komitmen lakukan keterbukaan informasi publik
Mawa Said mengatakan, tenaga honorer di Banten saat iji cukup banyak, misalnya saja tenaga kependidikan jumlahnya mencapai 10 ribu. Belum lagi jumlah pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah dilakukan assesment sekitar 3 ribu orang.
"Jumlah P3K yang dilakukan asessment itu kurang lebih sekitar 3 ribu atau 1.500," kata Nawa.
Seharusnya dari jumlah pegawai P3K yang sudah di tes tersebut, semuanya diangkat atau dipekerjakan. Namun kenyataannya dari jumlah pegawai P3K itu hanya sekitar 500 yang diangkat menjadi pegawai P3K.
" Saran saya gubernur dan BKD harus melakukan asessment kepada pegawai honorer. Ini bagian dari reformasi birokrasi dan sejalan dengan pembahasan Raperda SOTK saat ini," kata dia.
Menurutnya, dengan jumlah pegawai honorer yang cukup banyak akan membebani APBD Banten serta tidak efisien.
"Beban kerja yang seharusnya bisa dilakukan oleh dua orang. Ini malah dilakukan oleh empat atau lima orang," kata politisi Partai Demokrat ini.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022