Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp600 miliar lebih dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) setempat pada 2024.
"Awalnya sebesar Rp596,29 miliar menjadi Rp600,1 miliar. Kenaikan tersebut untuk penambahan bagi Bawaslu, lantaran menyesuaikan dengan ketentuan yang ada," kata Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Selasa.
Baca juga: Gubernur Banten sebut pengembangan ekonomi syariah perkuat industri halal
Ia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Raperda tentang APBD dan APBD yang dimaksud adalah APBD murni bukan pada perubahan.
Ia mengatakan, sesuai peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga, pemerintah daerah dapat mengalokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2023.
"Sehingga dana cadangan yang dibentuk, dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Ia juga menyampaikan pada kegiatan Pilkada yang dilaksanakan pada 2023 telah dianggarkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pemerintahan umum yang bersumber selain dari dana cadangan dan alokasi dana yang telah ditentukan peruntukannya.
"Kekurangan dana pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan, dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Besaran alokasi dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait," imbuhnya.
Kendati demikian, dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 2024 bersumber dari dua tahun APBD murni, yakni dari dana cadangan APBD tahun anggaran 2023 dan pembebanan langsung belanja terkait pada APBD tahun anggaran 2024.
"Jadi dua tahun anggaran murni, itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diarahkan untuk di APBD murni," jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah sangat perhatian dan berkomitmen atas penyediaan dana untuk penyelenggaraan Pilkada.
"Berdasarkan hasil fasilitasi dengan Kemendagri bahwa penganggaran (dana cadangan) itu harus APBD murni. Jadi mulainya dana cadangan itu ada di APBD murni 2023," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Awalnya sebesar Rp596,29 miliar menjadi Rp600,1 miliar. Kenaikan tersebut untuk penambahan bagi Bawaslu, lantaran menyesuaikan dengan ketentuan yang ada," kata Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Selasa.
Baca juga: Gubernur Banten sebut pengembangan ekonomi syariah perkuat industri halal
Ia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Raperda tentang APBD dan APBD yang dimaksud adalah APBD murni bukan pada perubahan.
Ia mengatakan, sesuai peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga, pemerintah daerah dapat mengalokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2023.
"Sehingga dana cadangan yang dibentuk, dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Ia juga menyampaikan pada kegiatan Pilkada yang dilaksanakan pada 2023 telah dianggarkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pemerintahan umum yang bersumber selain dari dana cadangan dan alokasi dana yang telah ditentukan peruntukannya.
"Kekurangan dana pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan, dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Besaran alokasi dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait," imbuhnya.
Kendati demikian, dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 2024 bersumber dari dua tahun APBD murni, yakni dari dana cadangan APBD tahun anggaran 2023 dan pembebanan langsung belanja terkait pada APBD tahun anggaran 2024.
"Jadi dua tahun anggaran murni, itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diarahkan untuk di APBD murni," jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah sangat perhatian dan berkomitmen atas penyediaan dana untuk penyelenggaraan Pilkada.
"Berdasarkan hasil fasilitasi dengan Kemendagri bahwa penganggaran (dana cadangan) itu harus APBD murni. Jadi mulainya dana cadangan itu ada di APBD murni 2023," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022