Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal langsung dan memastikan pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara selesai sesuai target pada tahun 2024.
Dalam kunjungannya ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (23/3), Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta memantau proses pembangunan Zona 1A dan Zona 1B KIPP yang akan dimulai dari titik kontrol geodesi atau titik nol IKN.
Baca juga: Jokowi: IKN Nusantara motor inovasi akselerasi pembangunan ekonomi
"Kita pastikan target terpenuhi dan semua kepentingan masyarakat diakomodasi dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya kita akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan tahap awal KIPP IKN selesai 2024," kata Febry dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.
Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.
KIPP IKN akan dibangun di atas 6.000 hektare lahan. Saat ini, proses pembangunan masih berfokus pada akses jalan dan pengadaan lahan.
"Percepatan sudah dimulai dengan pemasangan alat ukur titik geodesi di titik nol IKN. Titik ini adalah patokan dari keseluruhan koordinat pembangunan infrastruktur IKN," lanjut Febry.
Dia menyampaikan, KSP sebagai lembaga yang mengawal proyek strategis nasional Presiden dan Wakil Presiden, telah terlibat intensif dalam rapat-rapat koordinasi IKN dengan kementerian/lembaga terkait sejak bulan Februari, termasuk dalam perancangan peraturan turunan UU IKN.
Selain mengawal tahapan pembangunan KIPP, KSP juga akan turut memastikan pembangunan sistem jalan akses, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan drainase, dan pemukiman di Kawasan IKN.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Dalam kunjungannya ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (23/3), Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta memantau proses pembangunan Zona 1A dan Zona 1B KIPP yang akan dimulai dari titik kontrol geodesi atau titik nol IKN.
Baca juga: Jokowi: IKN Nusantara motor inovasi akselerasi pembangunan ekonomi
"Kita pastikan target terpenuhi dan semua kepentingan masyarakat diakomodasi dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya kita akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan tahap awal KIPP IKN selesai 2024," kata Febry dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.
Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.
KIPP IKN akan dibangun di atas 6.000 hektare lahan. Saat ini, proses pembangunan masih berfokus pada akses jalan dan pengadaan lahan.
"Percepatan sudah dimulai dengan pemasangan alat ukur titik geodesi di titik nol IKN. Titik ini adalah patokan dari keseluruhan koordinat pembangunan infrastruktur IKN," lanjut Febry.
Dia menyampaikan, KSP sebagai lembaga yang mengawal proyek strategis nasional Presiden dan Wakil Presiden, telah terlibat intensif dalam rapat-rapat koordinasi IKN dengan kementerian/lembaga terkait sejak bulan Februari, termasuk dalam perancangan peraturan turunan UU IKN.
Selain mengawal tahapan pembangunan KIPP, KSP juga akan turut memastikan pembangunan sistem jalan akses, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan drainase, dan pemukiman di Kawasan IKN.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022