Serang (AntaraBanten) - Komisi I DPRD Banten mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Senin, menanyakan kejelasan nasib pegawai honorer kategori satu, dan kategori dua yang diusulkan menjadi CPNS asal provinsi ini.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Agus R. Wisas di Serang, Senin, mengatakan, sebanyak 781 tenaga kerja honorer kategori satu (K1), yang bekerja di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hingga kini statusnya tidak jelas.
Padahal, kata dia, ratusan tenaga kerja honorer K1 tersebut telah menjalani audit tujuan tertentu (ATT) oleh tim dari Kemenpan-RB.
"Kami datang ke Kemenpan untuk memperjuangan nasib mereka, karena ini menjadi komitmen kami untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K1 dan K2," kata Agus R Wisas.
Menurut dia, berdasarkan hasil kunjungan komisi I DPRD Banten ke Kemenpan-RB, saat ini nasib K1 dan K2 masih dalam proses. Bahkan, berkas dan data K1 dan K2 asal Pemprov Banten sudah masuk ke BKN RI.
"Kapan waktu pengumumannya pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 tersebut, saat ini masih menunggu kesiapan dana APBN, dan termasuk kesiapan dana APBD kita," kata Agus yang mengaku datang ke Kemenpan-RB didampingi tiga anggota Komisi I DPRD Banten yaitu Taufiqurrahman (Fraksi Demokrat), Rahmat (Fraksi Golkar), dan dr. Adang Supandi (Fraksi PDI Perjuangan).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Anwar Mas'ud mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik upaya Komisi I DPRD Banten yang ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer, serta masuknya berkas tenaga honorer asal Banten ke BKN.
Pihaknya menyatakan belum mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan tenaga honorer K1 tersebut.
"Alhamdulillah 'listing' pegawai honorer K1 dan K2 saat ini sudah masuk ke BKN," kata Anwar.
Ia mengatakan rencananya pada Jum'at (20/9) mendatang, Pemprov Banten akan diundang ke BKN untuk mengambil data "listing" tenaga honorer K2. Sebab, pihaknua belum mengetahui berapa jumlah data honorer K2 di Banten.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Agus R. Wisas di Serang, Senin, mengatakan, sebanyak 781 tenaga kerja honorer kategori satu (K1), yang bekerja di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hingga kini statusnya tidak jelas.
Padahal, kata dia, ratusan tenaga kerja honorer K1 tersebut telah menjalani audit tujuan tertentu (ATT) oleh tim dari Kemenpan-RB.
"Kami datang ke Kemenpan untuk memperjuangan nasib mereka, karena ini menjadi komitmen kami untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K1 dan K2," kata Agus R Wisas.
Menurut dia, berdasarkan hasil kunjungan komisi I DPRD Banten ke Kemenpan-RB, saat ini nasib K1 dan K2 masih dalam proses. Bahkan, berkas dan data K1 dan K2 asal Pemprov Banten sudah masuk ke BKN RI.
"Kapan waktu pengumumannya pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 tersebut, saat ini masih menunggu kesiapan dana APBN, dan termasuk kesiapan dana APBD kita," kata Agus yang mengaku datang ke Kemenpan-RB didampingi tiga anggota Komisi I DPRD Banten yaitu Taufiqurrahman (Fraksi Demokrat), Rahmat (Fraksi Golkar), dan dr. Adang Supandi (Fraksi PDI Perjuangan).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Anwar Mas'ud mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik upaya Komisi I DPRD Banten yang ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer, serta masuknya berkas tenaga honorer asal Banten ke BKN.
Pihaknya menyatakan belum mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan tenaga honorer K1 tersebut.
"Alhamdulillah 'listing' pegawai honorer K1 dan K2 saat ini sudah masuk ke BKN," kata Anwar.
Ia mengatakan rencananya pada Jum'at (20/9) mendatang, Pemprov Banten akan diundang ke BKN untuk mengambil data "listing" tenaga honorer K2. Sebab, pihaknua belum mengetahui berapa jumlah data honorer K2 di Banten.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013