Pandeglang, (Antara Banten) - Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir (Pemp) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp250 juta.
"Kita mendapat bantuan Pemp Rp250 juta, dan dananya baru kita terima dua pekan lalu," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tata Nanzar Riyadi di Pandeglang, Senin.
Bantuan tersebut, kata dia, akan dipergunakan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan.
"Dengan anggaran yang ada, kita akan berupaya agar masyarakat pesisir mempunyai usaha untuk meningkatan ekonomi keluarga, jadi tidak hanya mengandalkan hasil dari menangkap ikan," ujarnya.
Menurut dia, selama ini pemerintah pusat terus membantu dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Pandeglang.
Bahkan, kata dia, peningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah itu dijadikan sebagai "proyek" bersama yang melibatkan 11 kementerian terkait.
Ia menjelaskan, tujuan dari "proyek" gabungan antarkementerian tersebut guna meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat pesisir melalui pembangunan berbagai sektor terkait.
"Jadi pembangunannya menyeluruh, dan setiap sektor akan ditangani kementerian terkait, karena itulah kita yakin hasil akan lebih maksimal," ujarnya.
Kementerian yang terlibat dalam program tersebut, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat serta Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral.
Menurut dia, demi optimalnya program bersama itu, maka dalam pelaksanaan di lapangan melibatkan petugas dari dinas/instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Pertambangan dan Energi.
"Untuk menindaklanjut program tersebut, kita telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang juga melibatkan dinas terkait itu, guna melakukan pengkajian terhadap lokasi sasaran," katanya.
Keterlibatan dinas/instansi terkiat, kata dia, sangat diperlukan agar program yang digilirkan setiap kementerian bisa berjalan, karena pelaksanaan di lapangannya dilakukan oleh tenaga yang ahli dibidangnya.(Ant/Humas)
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013
"Kita mendapat bantuan Pemp Rp250 juta, dan dananya baru kita terima dua pekan lalu," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tata Nanzar Riyadi di Pandeglang, Senin.
Bantuan tersebut, kata dia, akan dipergunakan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan.
"Dengan anggaran yang ada, kita akan berupaya agar masyarakat pesisir mempunyai usaha untuk meningkatan ekonomi keluarga, jadi tidak hanya mengandalkan hasil dari menangkap ikan," ujarnya.
Menurut dia, selama ini pemerintah pusat terus membantu dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Pandeglang.
Bahkan, kata dia, peningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah itu dijadikan sebagai "proyek" bersama yang melibatkan 11 kementerian terkait.
Ia menjelaskan, tujuan dari "proyek" gabungan antarkementerian tersebut guna meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat pesisir melalui pembangunan berbagai sektor terkait.
"Jadi pembangunannya menyeluruh, dan setiap sektor akan ditangani kementerian terkait, karena itulah kita yakin hasil akan lebih maksimal," ujarnya.
Kementerian yang terlibat dalam program tersebut, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat serta Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral.
Menurut dia, demi optimalnya program bersama itu, maka dalam pelaksanaan di lapangan melibatkan petugas dari dinas/instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Pertambangan dan Energi.
"Untuk menindaklanjut program tersebut, kita telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang juga melibatkan dinas terkait itu, guna melakukan pengkajian terhadap lokasi sasaran," katanya.
Keterlibatan dinas/instansi terkiat, kata dia, sangat diperlukan agar program yang digilirkan setiap kementerian bisa berjalan, karena pelaksanaan di lapangannya dilakukan oleh tenaga yang ahli dibidangnya.(Ant/Humas)
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013