Anggota komisi IV DPRD Banten Dede Rohana Putra, Selasa (31/08), melakukan monitoring di sekolah menengah atas negeri (SMAN) 5 Cilegon, menindaklanjuti adanya pungutan yang mewajibkan orangtua siswa membayar iuran pembangunan gedung di sekolah tersebut.
Terkait hal ini, pihaknya yang sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak sekolah, dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh , iuran yang dilakukan kepada orangtua siswa sifatnya sukarela dan dipastikan tidak wajib. Hal ini berkaitan dengan supporting yang telah dimusyawarahkan bersama komite sekolah melibatkan wali murid, melihat kondisi sekolah yang harus dilakukan pengecoran lantaran akan menerima bantuan pembangunan ruang kelas.
"Jadi setelah saya konfirmasi, itu ternyata iuran yang dua juta sifatnya tidak wajib. Karena itu sukarela dan hanya supporting untuk kebutuhan pembangunan pengecoran. SMAN 5 Cilegon akan menerima bantuan pembangunan tambahan ruang kelas karena tidak punya lahan sehingga harus dibangun ke atas (vertikal). Tapi saya tekankan sekolah supaya tidak mewajibkan iuran ini, tapi kalau sukarela dan tidak membebani silahkan," kata Dede.
Hal senada juga dibenarkan humas SMAN 5 Cilegon Mahdi. "Iya memang tidak wajib itu hanya sukarela," tambahnya.
Anggota DPRD Banten dari Fraksi partai amanat Nasional (PAN) ini juga meminta agar pihak sekolah sebisa mungkin untuk tidak melakukan pungutan-pungutan yang bisa membebani orangtua siswa, pihaknya bahkan berharap pemerintah Provinsi Banten bisa mendorong peran CSR perusahaan untuk membantu kekurangan biaya pengecoran.
"Saya kira untuk menutup kebutuhan anggaran, pihak sekolah juga bisa memanfaatkan CSR perusahaan sekitar. Tapi untuk yang sifatnya penambahan gedung pembelajaran, pembebasan lahan kita akan upayakan dan mendorong pemerintah provinsi agar bisa melakukan itu,"tambahnya.
Untuk itu berharap, di masa pandemi sekarang ini sekolah-sekolah tidak melakukan tindakan yang dapat membebani dan menimbulkan gejolak di masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Terkait hal ini, pihaknya yang sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak sekolah, dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh , iuran yang dilakukan kepada orangtua siswa sifatnya sukarela dan dipastikan tidak wajib. Hal ini berkaitan dengan supporting yang telah dimusyawarahkan bersama komite sekolah melibatkan wali murid, melihat kondisi sekolah yang harus dilakukan pengecoran lantaran akan menerima bantuan pembangunan ruang kelas.
"Jadi setelah saya konfirmasi, itu ternyata iuran yang dua juta sifatnya tidak wajib. Karena itu sukarela dan hanya supporting untuk kebutuhan pembangunan pengecoran. SMAN 5 Cilegon akan menerima bantuan pembangunan tambahan ruang kelas karena tidak punya lahan sehingga harus dibangun ke atas (vertikal). Tapi saya tekankan sekolah supaya tidak mewajibkan iuran ini, tapi kalau sukarela dan tidak membebani silahkan," kata Dede.
Hal senada juga dibenarkan humas SMAN 5 Cilegon Mahdi. "Iya memang tidak wajib itu hanya sukarela," tambahnya.
Anggota DPRD Banten dari Fraksi partai amanat Nasional (PAN) ini juga meminta agar pihak sekolah sebisa mungkin untuk tidak melakukan pungutan-pungutan yang bisa membebani orangtua siswa, pihaknya bahkan berharap pemerintah Provinsi Banten bisa mendorong peran CSR perusahaan untuk membantu kekurangan biaya pengecoran.
"Saya kira untuk menutup kebutuhan anggaran, pihak sekolah juga bisa memanfaatkan CSR perusahaan sekitar. Tapi untuk yang sifatnya penambahan gedung pembelajaran, pembebasan lahan kita akan upayakan dan mendorong pemerintah provinsi agar bisa melakukan itu,"tambahnya.
Untuk itu berharap, di masa pandemi sekarang ini sekolah-sekolah tidak melakukan tindakan yang dapat membebani dan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021