Dirjen Dukcapil minta Lebak optimalkan pelayanan kependudukan sampai ke desa

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh meminta Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, terus mengoptimalkan pelayanan kependudukan hingga ke desa-desa

"Kami mengapresiasi minat warga Badui yang cukup tinggi untuk mengurus pembuatan kependudukan, " katanya saat meninjau perekaman data kependudukan warga Badui, di Lebak, Minggu.

Kemendagri mendorong pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dapat terlaksana hingga tingkat desa karena kependudukan sangat penting untuk administrasi negara, kata dia.

Baca juga: Ditjen Disdukcapil : Belum semua pelayanan kependudukan secara online
 

Pelayanan kependudukan yang diberikan kepada warga Badui merupakan kegiatan untuk memberi kemudahan dan membantu masyarakat pedalaman. Untuk itu, ia minta Disdukcapil setempat terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan.

"Kami minta teman-teman Disdukcapil terus bergerak menyosialisasikan melalui offline maupun online terkait layanan adminduk," katanya.

Ia mengatakan pada masa pandemi bukan alasan untuk malas memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Namun, pelayanan bisa diubah menjadi online dan dokumen bisa dikirim ke rumah masyarakat.

Selama ini, Disdukcapil memiliki 24 jenis pelayanan, tetapi hanya satu pelayanan yang belum bisa dilakukan secara online, yakni pembuatan KTP-el karena harus melakukan perekaman sidik jari dan foto wajah.

Baca juga: Ditjen Dukcapil jelaskan pembuatan KTP-el belum bisa secara online
 

"Kami berharap pelayanan administrasi kependudukan bisa dilayani hingga ke desa-desa, " katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan bahwa administrasi kependudukan sangat penting untuk diri sendiri karena saat ini apa pun harus menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Saat ini, kata dia, NIK sebagai syarat untuk memperoleh program bantuan pemerintah, seperti BLT, PKH, Kartu Sehat, dan lainnya, termasuk mendaftarkan sekolah anak harus memiliki akta kelahiran.
 

Ia mengatakan bahwa masyarakat Badui adalah bagian dari NKRI sehingga harus mematuhi administrasi pemerintahan. Masyarakat Badui bagian dari NKRI yang hingga kini mempertahankan adat dan menjaga kearifan lokal suku Badui.

Baca juga: Minat warga Badui miliki KTP elektronik cukup tinggi

"Kita harus memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga Badui, karena bagian dari NKRI itu," katanya.

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat Badui bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).