Pemerintah diminta tingkatkan sarana mitigasi di pesisir Provinsi Banten

Pemerintah diminta meningkatkan pembangunan sarana infrastruktur mitigasi kebencanaan di kawasan pesisir Banten guna meminimalisasi korban bencana alam di daerah itu.

 

"Pesisir Banten merupakan daerah rawan gempa dan tsunami, karena berada di wilayah pertemuan (tumbukan) lempengan Samudera Hindia Australia-Benua Asia," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Elemen Tataran Rakyat (Bentar) Banten Ahmad Yani di Lebak, Jumat.

Baca juga: Kominfo: Siaran televisi analog di Banten dihentikan mulai 17 Agustus

 

Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan itu di antaranya gedung shelter, pemasangan alarm sirine, pembenahan jalur evakuasi dan mercusuar.

Selama ini, kata dia, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Banten relatif terbatas.

 

Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan juga dioptimalkan kegiatan simulasi dan sosialisasi bencana guna meningkatkan pemahaman pengetahuan masyarakat dan bagaimana minimal mampu untuk penyelamatan diri sendiri serta mampu menanggulangi pascabencana alam.

 

Berdasarkan kajian bahwa pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan di pesisir Banten relatif terbatas mulai Pantai Anyer, Carita, Labuan, Sumur, Binuangeun, Panggarangan, Bayah, Sawarna hingga Tanjung Panto.

 

"Kita perlu kewaspadaan karena bencana gempa dan tsunami tidak bisa diprediksi kapan terjadi, " katanya menerangkan.

 

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Sumardi mengatakan infrastruktur mitigasi kebencanaan di pesisir Banten relatif kecil, sehingga perlu adanya penambahan.

 

Saat ini , kata dia, pemasangan alarm sirine tsunami hanya tiga unit antara lain di Pantai Pasauran, Labuan dan Penimbang, sedangkan gedung shelter satu di Kabupaten Lebak dan satu di Kabupaten Pandeglang.

 

"Kami tahun ini mengajukan usulan pemasangan alarm sirine dan gedung shelter di Lebak," katanya.

 

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia mengatakan pemerintah daerah hingga kini tidak mampu melaksanakan pembangunan gedung shelter akibat terbatasnya APBD setempat, terlebih saat ini alokasi anggaran dilimpahkan untuk penanganan COVID-19.

 

Pembangunan gedung shelter itu sangat dibutuhkan untuk penyelamatan masyarakat pesisir sehubungan enam kecamatan masuk daerah rawan gempa dan tsunami.

 

Keenam kecamatan itu adalah Cilograng, Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping dan Wanasalam, namun gedung baru direalisasikan di Kecamatan Wanasalam yang mampu menampung 6.000 orang.

 

"Kami berharap semua daerah itu memiliki gedung shelter," katanya menjelaskan.