Serang (ANTARABanten) - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten sejak 2007 yang hanya sebesar Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp3,1 triliun pada Tahun 2010, tidak berbanding lurus dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Banten, kata Pengamat Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar.
"PAD yang besar tidak berbanding lurus dengan pembangunan sosial ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan indeks pendapatan per kapita, kesehatan dan rata-rata lama sekolah, justru targetnya tidak tercapai atau tidak ada perbaikan yang signifikan," kata Dahnil Anzar di Serang, Rabu, menanggapi LKPj akhir Jabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Ia mengatakan, jumlah pengangguran justru makin bertambah pada angka 700 ribuan, demikian juga dengan angka kemiskinan yang berpusat di wilayah Banten Selatan tidak ada perubahan struktural yang berarti.
"Memperhatikan LKPj Gubernur Banten yang disampaikan di DPRD Selasa (13/9) kemarin, saya mengibaratkan Provinsi Banten seperti sebuah keluarga yang kaya raya dengan pendapatan yang besar, tetapi anak istrinya tidak terurus dan diabaikan," katanya.
Menurutnya, peningkatan PAD Banten 90 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat melalui pajak kendaraan yang tanpa ada kerja-kerja kreatif pemerintah provinsi karena pajak itu dibayarkan oleh masyarakat. Namun, PAD yang besar tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan pembangunan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seharusnya dengan PAD yang besar mencapai Rp3,1 triliun itu, kata dia, di Banten tidak banyak permasalahan sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan yang sebenarnya bisa diatasi.
Dengan demikian, berarti ada alokasi yang tidak tepat atau APBD tidak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat, tetapi lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan birokrasi dan kekuasaan. Sehingga peran APBD sebagai instrumen yang mensejahterakan, justru malah tidak nampak.
"Kinerja fiskal dikatakan efektif dan efisien apabila berbanding lurus antara PAD yang besar dengan perubahan sosial ekonomi di lapangan. Artinya, PAD yang besar itu juga digunakan dan diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan di provinsi bersangkutan, itu adalah prestasi," kata Dahnil.
Dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengakui Pemprov Banten belum mampu menekan angka pengangguran terbuka, meskipun secara persentase mengalami penurunan dari 15,75 persen pada tahun 2007 menjadi 13,50 persen pada Februari 2011.
"Mengenai angka pengangguran masih harus menjadi perhatian kita bersama, karena meskipun secara persentase mengalami penurunan, tetapi secara absolut belum dapat kita tekan," kata Ratu Atut Chosiyah saat menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten 2007-2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Banten di Serang, Selasa (13/9).
Ia mengatakan, penanganan masalah pengangguran tersebut membutuhkan upaya yang sinergis dari semua pihak, sehingga pada 2012 ditargetkan pengangguran terbuka di Banten turun menjadi sekitar 600 ribu orang.
Dalam LKPj tersebut, penurunan pengangguran di Banten yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten hasil revisi Tahun 2010, angka pengangguran terbuka di Banten ditargetkan turun menjadi 650 ribu orang. Namun demikian, dalam LKPj gubernur 2007-2012 tersebut angka pengangguran di Banten masih ada sekitar 726.377 jiwa.
Namun demikian, Gubernur Banten juga menyampaikan berbagai indikator keberhasilan selama kepemimpinannya menjadi Gubernur Banten sejak 2007 bersama wakilnya HM Masduki diantaranya, dalam rangka peningkatan pelayanan publik, telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) untuk memberikan kemudahan koordinasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Capaian lainnya mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula PAD Banten Tahun 2007 sebesar Rp1,9 triliun, meningkat menjadi Rp3,1 triliun pada tahun 2010. Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut PAD Banten meningkat sebesar Rp1,2 triliun.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011