Serang (ANTARABanten) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam forum solidaritas mahasiswa Banten (F-SMB) berunjuk rasa di depan kantor Kajati setempat di Serang, Senin mendesak agar aparat segera menuntaskan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan daerah itu sejak 2007-2010.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa membawa keranda mayat bertuliskan "Matinya Penegakan Hukum di Banten" sebagai simbol bahwa Kejati Banten sebagai lembaga penegak hukum yang telah mati.
"Sejak Banten berdiri, hanya sedikit kasus-kasus korupsi yang dituntaskan di meja hijau. Padahal, Kajati sudah berkali-kali ganti, tetapi kinerjanya sama saja tidak ada yang mampu menindak para koruptor di daerah itu," kata kordinator pengunjuk rasa Usep Saepudin dalam orasinya.
Usep mengatakan, ketidakseimbangan antara eksekutif dengan legislatif menjadi penyebab utama kegagalan penegakan supermasi hukum di Banten. Hukum bisa diperjual belikan bagi orang-orang yang berkuasa dan banyak uang.
Menurut Usep, pada LHP BPK tahun 2007 ada 182 rekomendasi dengan kerugian Rp 731,36 miliar, kemudian pada LHP 2008 ada 17 temuan yang merugikan uang negara sebesar Rp 197,72 miliar, tahun 2009 senilai Rp13,08 miliar. Namun, semua temuan dalam LHP BPK tersebut tidak jelas penyelesaiannya.
"Ini membuktikan bahwa para penegak hukum di Banten telah mati karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik," kata Usep.
Sementara Ketua PMII Kota Serang Son Aji mengatakan, pada LHP 2010 ada sekitar 25 temuan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, salah satu di antaranya yakni pengadaan kendaraan dinas Rp 16,89 miliar tidak tepat peruntukannya.
"Lagi-lagi, temuan-temuan itu tidak ditindaklanjuti dengan tuntas hingga ke ranah hukum," kata Son Aji.
Usai berorasi, para pengunjuk rasa kemudian melakukan aksi 'shalat jenazah' di depan keranda mayat yang mereka bawa. Setelah itu, mahasiswa membakar keranda mayar tersebut di depan Kantor Gerbang Kejati Banten lalu pergi membubarkan diri.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa membawa keranda mayat bertuliskan "Matinya Penegakan Hukum di Banten" sebagai simbol bahwa Kejati Banten sebagai lembaga penegak hukum yang telah mati.
"Sejak Banten berdiri, hanya sedikit kasus-kasus korupsi yang dituntaskan di meja hijau. Padahal, Kajati sudah berkali-kali ganti, tetapi kinerjanya sama saja tidak ada yang mampu menindak para koruptor di daerah itu," kata kordinator pengunjuk rasa Usep Saepudin dalam orasinya.
Usep mengatakan, ketidakseimbangan antara eksekutif dengan legislatif menjadi penyebab utama kegagalan penegakan supermasi hukum di Banten. Hukum bisa diperjual belikan bagi orang-orang yang berkuasa dan banyak uang.
Menurut Usep, pada LHP BPK tahun 2007 ada 182 rekomendasi dengan kerugian Rp 731,36 miliar, kemudian pada LHP 2008 ada 17 temuan yang merugikan uang negara sebesar Rp 197,72 miliar, tahun 2009 senilai Rp13,08 miliar. Namun, semua temuan dalam LHP BPK tersebut tidak jelas penyelesaiannya.
"Ini membuktikan bahwa para penegak hukum di Banten telah mati karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik," kata Usep.
Sementara Ketua PMII Kota Serang Son Aji mengatakan, pada LHP 2010 ada sekitar 25 temuan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, salah satu di antaranya yakni pengadaan kendaraan dinas Rp 16,89 miliar tidak tepat peruntukannya.
"Lagi-lagi, temuan-temuan itu tidak ditindaklanjuti dengan tuntas hingga ke ranah hukum," kata Son Aji.
Usai berorasi, para pengunjuk rasa kemudian melakukan aksi 'shalat jenazah' di depan keranda mayat yang mereka bawa. Setelah itu, mahasiswa membakar keranda mayar tersebut di depan Kantor Gerbang Kejati Banten lalu pergi membubarkan diri.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011