Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta lintas OPD untuk memanfaatkan program Pendataan Keluarga (PK) 2021 agar tidak salah dalam menentukan kebijakan.
"Momen ini akan kita pergunakan, lintas OPD supaya turun semua. Kita coba di Kabupaten Serang menggunakan satu data tentunya yang valid, supaya nanti kita menentukan kebijakan tidak salah,” katanya usai Launching PK 2021 di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang, Kamis.
PK 2021 dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang dengan tujuan untuk dijadikan sebagai arah dalam mengambil kebijakan dalam program pembangunan.
Sejumlah lintas OPD yang diminta untuk memanfaatkan program PK 2021 diantaranya dinkes, dinsos, disdukcapil, dindikbud dan DKBPPPA Kabupaten Serang.
Lebih lanjut Bupati Tatu mengemukakan, pendataan seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Serang terkait didalamnya adalah stunting dan gizi buruk. Intinya PK ini mendata kondisi keluarga secara keseluruhan.
“Tadi saya meminta kegiatan ini digabungkan dengan OPD lain yang juga membutuhkan data keluarga, supaya kita punya satu data yang lengkap,” ujar Tatu.
OPD yang dimaksud, kata Tatu, misalnya dinsos butuh data, sehingga tidak ada lagi permasalahan perbedaan data, seperti yang terjadi pada awal pandemi COVID-19 yang banyak penerima bantuan salah sasaran.
“Nah, sekarang ini waktunya. Beberapa dinas harus turun bersama sekalian ada program BKKBN untuk mendata secara detail, akurat supaya lima tahun kedepan data ini bisa dipakai kebijakan kami sebagai kepala daerah,” katanya.
Dengan demikian, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Serang ini berharap kedepan tidak ada lagi simpang siur data.
Tatu mencontohkan lagi saat ada bantuan pandemi COVID-19 dari Kemensos yang banyak komplain dari masyarakat.
“Masyarakat komplain seharusnya menerima namun tidak menerima bantuan, begitupun sebaliknya. Ini karena salah dari pendataan,” kata Tatu.
Hadir pada Launching Pendataan Keluarga Tahun 2021, Kepala DKBPPPA, Tarkul Wasyit, Kepala Dinkes, dr Agus Sukmayadi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), Anas Dwi Satya Prasadya, Perwakilan BKKN Provinsi Banten dan para pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Serang.
Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang, Tarkul Wasyit mengatakan, program nasional BKKBN Pusat menyelenggarakan pendataan keluarga dilaksanakan mulai 1 April hingga 30 Mei 2021. Di Kabupaten Serang pada hari ini pun launching sekaligus pendataan perdana untuk warga.
“Kemudian sasaran yang akan kita data di Kabupaten Serang sebanyak 450.004 kepala keluarga. Untuk petugas kita mengerahkan sebanyak 2.876 dari tim penggerak desa (TPD) selaku kader pendata yang tersebar di 326 desa, kemudian kita siapkan supervisor di masing-masing desa satu orang satu. Kita juga siapkan manajer pendataan, dan pengeola data di masing-masing kecamatan,” ungkapnya.
Tujuannya dilaksanakannya PK, sebut Tarkul, agar mendapatkan satu data fasis terkait dengan potret keluarga.
“Yang namanya keluarga ada anggota keluarga, di dalamnya ada faktor pendidikan, faktor kesehatan, termasuk keluarga berencana. Saya pikir banyak multi guna kalau kita lihat potret keluarga,” katanya.
Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpim) pada BKKBN Provinsi Banten, Indah Susanti mengatakan, ada tiga data yang akan dikumpulkan terkait PK. Yang pertama data kependudukan, kedua data keluarga berencana, dan ketiga data pembangunan keluarga.
“Data pembangunan keluarga kita akan mengukur indeks pembangunan keluarga di tingkat wilayah, jadi bagaimana keluarga itu dinilai melalui indeks beberapa segmentasi, mulai dari ketentraman, kesejahteraan sampai kebahagiaannya,” ujarnya.
Jadi, jelas Indah, bagaimana tingkat kebahagian sebuah keluarga di Indonesia, seperti apa, bisa dinilai beberapa indikator. Dengan menilai kebahagiaan dari berapa sering keluarga berekreasi, berapa sering keluarga berkumpul makan bersama di satu meja berbicara tentang keluarganya.
“Jadi memang kita menekankan kaitannya untuk mengukur hal tersebut. Nanti setelah pendataan kita akan memiliki indeks pembangunan keluarga di setiap wilayah,” tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Momen ini akan kita pergunakan, lintas OPD supaya turun semua. Kita coba di Kabupaten Serang menggunakan satu data tentunya yang valid, supaya nanti kita menentukan kebijakan tidak salah,” katanya usai Launching PK 2021 di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang, Kamis.
PK 2021 dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang dengan tujuan untuk dijadikan sebagai arah dalam mengambil kebijakan dalam program pembangunan.
Sejumlah lintas OPD yang diminta untuk memanfaatkan program PK 2021 diantaranya dinkes, dinsos, disdukcapil, dindikbud dan DKBPPPA Kabupaten Serang.
Lebih lanjut Bupati Tatu mengemukakan, pendataan seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Serang terkait didalamnya adalah stunting dan gizi buruk. Intinya PK ini mendata kondisi keluarga secara keseluruhan.
“Tadi saya meminta kegiatan ini digabungkan dengan OPD lain yang juga membutuhkan data keluarga, supaya kita punya satu data yang lengkap,” ujar Tatu.
OPD yang dimaksud, kata Tatu, misalnya dinsos butuh data, sehingga tidak ada lagi permasalahan perbedaan data, seperti yang terjadi pada awal pandemi COVID-19 yang banyak penerima bantuan salah sasaran.
“Nah, sekarang ini waktunya. Beberapa dinas harus turun bersama sekalian ada program BKKBN untuk mendata secara detail, akurat supaya lima tahun kedepan data ini bisa dipakai kebijakan kami sebagai kepala daerah,” katanya.
Dengan demikian, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Serang ini berharap kedepan tidak ada lagi simpang siur data.
Tatu mencontohkan lagi saat ada bantuan pandemi COVID-19 dari Kemensos yang banyak komplain dari masyarakat.
“Masyarakat komplain seharusnya menerima namun tidak menerima bantuan, begitupun sebaliknya. Ini karena salah dari pendataan,” kata Tatu.
Hadir pada Launching Pendataan Keluarga Tahun 2021, Kepala DKBPPPA, Tarkul Wasyit, Kepala Dinkes, dr Agus Sukmayadi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), Anas Dwi Satya Prasadya, Perwakilan BKKN Provinsi Banten dan para pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Serang.
Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang, Tarkul Wasyit mengatakan, program nasional BKKBN Pusat menyelenggarakan pendataan keluarga dilaksanakan mulai 1 April hingga 30 Mei 2021. Di Kabupaten Serang pada hari ini pun launching sekaligus pendataan perdana untuk warga.
“Kemudian sasaran yang akan kita data di Kabupaten Serang sebanyak 450.004 kepala keluarga. Untuk petugas kita mengerahkan sebanyak 2.876 dari tim penggerak desa (TPD) selaku kader pendata yang tersebar di 326 desa, kemudian kita siapkan supervisor di masing-masing desa satu orang satu. Kita juga siapkan manajer pendataan, dan pengeola data di masing-masing kecamatan,” ungkapnya.
Tujuannya dilaksanakannya PK, sebut Tarkul, agar mendapatkan satu data fasis terkait dengan potret keluarga.
“Yang namanya keluarga ada anggota keluarga, di dalamnya ada faktor pendidikan, faktor kesehatan, termasuk keluarga berencana. Saya pikir banyak multi guna kalau kita lihat potret keluarga,” katanya.
Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpim) pada BKKBN Provinsi Banten, Indah Susanti mengatakan, ada tiga data yang akan dikumpulkan terkait PK. Yang pertama data kependudukan, kedua data keluarga berencana, dan ketiga data pembangunan keluarga.
“Data pembangunan keluarga kita akan mengukur indeks pembangunan keluarga di tingkat wilayah, jadi bagaimana keluarga itu dinilai melalui indeks beberapa segmentasi, mulai dari ketentraman, kesejahteraan sampai kebahagiaannya,” ujarnya.
Jadi, jelas Indah, bagaimana tingkat kebahagian sebuah keluarga di Indonesia, seperti apa, bisa dinilai beberapa indikator. Dengan menilai kebahagiaan dari berapa sering keluarga berekreasi, berapa sering keluarga berkumpul makan bersama di satu meja berbicara tentang keluarganya.
“Jadi memang kita menekankan kaitannya untuk mengukur hal tersebut. Nanti setelah pendataan kita akan memiliki indeks pembangunan keluarga di setiap wilayah,” tuturnya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021