Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan angka balita mengalami kekerdilan karena gizi buruk di daerah itu turun dari 29,6 persen pada 2017 menjadi 23,4 persen pada 2019.
"Kami terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu untuk konvergensi 'stunting' (kekerdilan). Saat ini terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabapaten Serang tiga desa dan Kabupaten Pandeglang lima desa," katanya saat mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menemui keluarga yang memiliki balita kekerdilan di Kantor Kelurahan Masigit di Kota Cilegon, Jumat.
Dia mengatakan jumlah bidan yang menjadi bagian penting dalam menekan kekerdilan di Banten tercatat 6.911 orang, dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangerang Selatan 801 orang, Kabupaten Lebak 1.201 orang, Kabupaten Pandeglang 936 orang, Kabupaten Serang 780 orang, dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.
Ia menjelaskan kunjungan Menteri Muhadjir ke Kota Cilegon tersebut secara umum terkait dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPKM mikro.
Namun demikian, sebagai Menko PMK dalam kunjungannya juga secara spesifik memonitor penanganan kekerdilan, di mana dikhawatirkan angka kasus itu kembali naik atau sulit ditekan karena pandemi COVID-19.
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi angka kekerdilan di Provinsi Banten yang berhasil ditekan menjadi 23 persen pada 2019.
Menurut dia, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata nasional yang 26 persen.
"Tadi dilapori Pak Wagub 'stunting' (kekerdilan) di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata nasional yang sekitar 26 persen," katanya.
Dia mengatakan kunjungannya ke Kelurahan Masigit dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka kekerdilan pada balita.
"Jadi rupanya memang di sini kerja sama dan kordinasi dari 'stakeholder' (pemangku kepentingan) 'stunting'-nya berjalan baik. Koordinasi puskesmas, perangkat kelurahan, sampai bidannya berjalan," katanya.
Ia mengungkapkan taget percepatan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan 14 persen pada 2024, bukanlah pekerjaan ringan.
Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ketua pelaksanaan program percepatan tersebut.
Dalam mencapai target penurunan prevalensi kekerdilan tersebut, Menko PMK akan berperan sebagai koordinator program di mana kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana.
BKKBN memiliki infrastruktur organisasi hingga tingkat daerah juga akan dibantu kementerian dan lembaga yang berkaitan.
“Jadi BKKBN memegang kendali pencegahan 'stunting' saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya.
Kunjungan kerja Muhadjir di Kota Cilegon tersebut diawali dengan meninjau lokasi isolasi mandiri di Perumahan Taman Cilegon Indah, di mana terdapat UMKM konveksi dinyatakan semua karyawan yang berjumlah 11 orang positif COVID-19.
Ia mengatakan isolasi mandiri dalam kerangka PPKM mikro seperti yang dilakukan UMKM di Cilegon tersebut sudah tepat.
"Jadi sekarang itu kita mulai dari lingkup yang kecil, kalau harus isolasi ya lingkup RT, RW. Kalau (lingkup, red.) besar ya malah repot," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kami terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu untuk konvergensi 'stunting' (kekerdilan). Saat ini terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabapaten Serang tiga desa dan Kabupaten Pandeglang lima desa," katanya saat mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menemui keluarga yang memiliki balita kekerdilan di Kantor Kelurahan Masigit di Kota Cilegon, Jumat.
Dia mengatakan jumlah bidan yang menjadi bagian penting dalam menekan kekerdilan di Banten tercatat 6.911 orang, dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangerang Selatan 801 orang, Kabupaten Lebak 1.201 orang, Kabupaten Pandeglang 936 orang, Kabupaten Serang 780 orang, dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.
Ia menjelaskan kunjungan Menteri Muhadjir ke Kota Cilegon tersebut secara umum terkait dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPKM mikro.
Namun demikian, sebagai Menko PMK dalam kunjungannya juga secara spesifik memonitor penanganan kekerdilan, di mana dikhawatirkan angka kasus itu kembali naik atau sulit ditekan karena pandemi COVID-19.
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi angka kekerdilan di Provinsi Banten yang berhasil ditekan menjadi 23 persen pada 2019.
Menurut dia, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata nasional yang 26 persen.
"Tadi dilapori Pak Wagub 'stunting' (kekerdilan) di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata nasional yang sekitar 26 persen," katanya.
Dia mengatakan kunjungannya ke Kelurahan Masigit dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka kekerdilan pada balita.
"Jadi rupanya memang di sini kerja sama dan kordinasi dari 'stakeholder' (pemangku kepentingan) 'stunting'-nya berjalan baik. Koordinasi puskesmas, perangkat kelurahan, sampai bidannya berjalan," katanya.
Ia mengungkapkan taget percepatan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan 14 persen pada 2024, bukanlah pekerjaan ringan.
Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ketua pelaksanaan program percepatan tersebut.
Dalam mencapai target penurunan prevalensi kekerdilan tersebut, Menko PMK akan berperan sebagai koordinator program di mana kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana.
BKKBN memiliki infrastruktur organisasi hingga tingkat daerah juga akan dibantu kementerian dan lembaga yang berkaitan.
“Jadi BKKBN memegang kendali pencegahan 'stunting' saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya.
Kunjungan kerja Muhadjir di Kota Cilegon tersebut diawali dengan meninjau lokasi isolasi mandiri di Perumahan Taman Cilegon Indah, di mana terdapat UMKM konveksi dinyatakan semua karyawan yang berjumlah 11 orang positif COVID-19.
Ia mengatakan isolasi mandiri dalam kerangka PPKM mikro seperti yang dilakukan UMKM di Cilegon tersebut sudah tepat.
"Jadi sekarang itu kita mulai dari lingkup yang kecil, kalau harus isolasi ya lingkup RT, RW. Kalau (lingkup, red.) besar ya malah repot," katanya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021