Serang (ANTARABanten) - Himunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Banten mendukung opsi wacana kenaikan harga BBM Rp500 per liter, dalam upaya mengatasi lonjakan harga minyak dunia dan mengurangi subsidi BBM.
"Rencana kenaikan BBM itu masih wacana, tetapi kami lebih mendukung pemerintah memilih opsi menaikan harga Rp500 per liter daripada dua opsi lainnya. Meskipun, semuanya akan memiliki dampak luas bagi masyarakat secara ekonomi," kata Ketua Hiswana Migas Provinsi Banten H Rahmat Halim di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, opsi menaikan harga BBM jenis premium sebesar Rp500 per liter menjadi Rp5.000 perliter akan memberikan dampak lebih sedikit bagi masyarakat ketimbang dua opsi lainnya yang disampaikan Ketua Tim Pengkaji Penggunaan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu, yakni pembatasan penggunaan premium dan subsidi terhadap pertamax sehingga harga maksimalnnya tak lebih dari Rp8000 per liter.
"Resiko dua opsi lainnya bisa lebih besar, seperti terjadinya penyelundupan, penambahan biaya operasional untuk pengawasan serta dampak lainnya secara sosial ekonomi. Khawatirnya subsidi BBM malah tidak efektif," kata Rahmat Halim.
Ia mengatakan, wacana kenaikan harga BBM tersebut belum berdampak terhadap pasokan di wilayah Banten. Pasokan BBM jenis premium saat ini masih normal rata-rata 1.125 kilo liter perhari.
Sementara itu pengamat ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dahnil Anzhar mengatakan, tiga wacana yang digulirkan oleh tim pengkajian pengaturan BBM bersubsidi yakni kenaikan BBM bersubsidi jenis premium Rp500 perliter menjadi Rp5000, kedua pembatasan harga pertamak Rp8000 perliter dan ketiga penjatahan konssumsi BBM dengan sistem kendali, semua opsi tersebut mempunyai dampak ekonomi.
Secara umum dua opsi pertama pasti akan menggerek inflasi khususnya di Banten akan menjadi lebih tinggi dan pasti akan menggerus pendapatan masyarakat.
"Semua opsi pasti akan memberikan resiko dan dampak bagi perekonomian masyarakat. Namun yang paling memungkinkan bisa diterapkan saat ini menaikan harga premium Rp500 dibandingkan dengan pembatasan penggunaan BBM," kata Dahnil Anzhar.
Menurutnya, saat ini pemerintah harus fokus membenahi tataniaga perminyakan dan peningkatan produksi minyak mentah oleh PT Pertamina dan mitra. Sedangkan untuk beban subsidi BBM, pemerintah pusat bisa melakukan pembagian beban dengan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan salah satu dari tiga opsi yang ditawarkan tersebut, karena beban subsidi makin membengkak. Sehingga untuk mengurangi beban pemerintah pusat tesebut bisa dilakukan 'share' dengan pemerintah daerah khususnya provinsi yang selama ini memperoleh pendapatan daerah dari pajak BBM.
"Dengan pembagian beban subsidi antara pemerintah daerah dan pusat, beban subsidi tidak menjadi besar karena ditanggung berasama dengan daerah," kata Dahnil.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengkaji Penggunaan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu menyatakan, pemerintah memiliki tiga opsi untuk mengatasi lonjakan harga minyak dunia. Pertama, menaikan harga premium menjadi Rp5000/ per liter atau naik Rp500, kedua pembatasan penggunaan premium dan opsi lainnya subsidi terhadap pertamax sehingga harga maksimalnnya tidak lebih dari Rp8000 per liter.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011