Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten mengklaim bahwa sepanjang masa pandemi COVID-19 angka kasus kondisi gagal pada pertumbuhan anak (stunting) akibat kekurangan gizi mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya.
"Sebelum divalidasi datanya ada peningkatan kasus stunting ini. Namun, setelah divalidasi per Desember 2020, ada penurunan dari sebelumnya," kata Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Serang Lenny Suryani di Serang, Jumat.
Baca juga: Dindikbud Kota Serang masih berlakukan pembelajaran jarak jauh jenjang SD dan SMP
Ia mengatakan berdasarkan data yang ada balita penderita stunting di Kota Serang sejak bulan Januari sampai November 2020, sebanyak 2.138 balita. Namun, setelah dilakukan validasi pada Desember 2020, angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 1.679 balita.
"Untuk angkanya, sebelumnya 7,6 persen menjadi 2,6 persen. Memang cukup signifikan," katanya.
Ia menyebutkan ada banyak faktor penyebab terjadi stunting terhadap balita, di antaranya faktor lingkungan yang tidak sehat, sarana air bersih yang tidak memadai, hingga sanitasi lingkungan buruk.
Kondisi itu bisa berdampak pada gagalnya pertumbuhan fisik dan fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan daya tahan tubuh balita menurun. "Kalau sudah dewasa pun akan berakibat adanya penyakit-penyakit penyerta, seperti Hipertensi, Diabetes, Jantung, Stroke, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ia mengungkapkan di Kota Serang, wilayah yang paling banyak dan sering terjadi kasus stunting di Kecamatan Kasemen, karena wilayah tersebut tingkat kesehatan lingkungannya rendah.
"Kecamatan Kasemen paling banyak, karena stunting ini banyak disebabkan oleh faktor kesehatan lingkungan, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah," tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk menekan angka stunting di Kota Serang dengan melakukan koordinasi dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan gencar menyosialisasikan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua melalui posyandu balita.
"Kami juga berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait dalam menangani stunting ini, karena kalau dari Dinkes sendiri hanya intervensi saja sekitar 30 persen. Sisanya 70 persen ada di lintas sektoral atau OPD, misalkan Perkim bagaimana caranya menyediakan air bersih, bagaimana menyiapkan jamban dan sebagainya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Sebelum divalidasi datanya ada peningkatan kasus stunting ini. Namun, setelah divalidasi per Desember 2020, ada penurunan dari sebelumnya," kata Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Serang Lenny Suryani di Serang, Jumat.
Baca juga: Dindikbud Kota Serang masih berlakukan pembelajaran jarak jauh jenjang SD dan SMP
Ia mengatakan berdasarkan data yang ada balita penderita stunting di Kota Serang sejak bulan Januari sampai November 2020, sebanyak 2.138 balita. Namun, setelah dilakukan validasi pada Desember 2020, angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 1.679 balita.
"Untuk angkanya, sebelumnya 7,6 persen menjadi 2,6 persen. Memang cukup signifikan," katanya.
Ia menyebutkan ada banyak faktor penyebab terjadi stunting terhadap balita, di antaranya faktor lingkungan yang tidak sehat, sarana air bersih yang tidak memadai, hingga sanitasi lingkungan buruk.
Kondisi itu bisa berdampak pada gagalnya pertumbuhan fisik dan fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan daya tahan tubuh balita menurun. "Kalau sudah dewasa pun akan berakibat adanya penyakit-penyakit penyerta, seperti Hipertensi, Diabetes, Jantung, Stroke, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ia mengungkapkan di Kota Serang, wilayah yang paling banyak dan sering terjadi kasus stunting di Kecamatan Kasemen, karena wilayah tersebut tingkat kesehatan lingkungannya rendah.
"Kecamatan Kasemen paling banyak, karena stunting ini banyak disebabkan oleh faktor kesehatan lingkungan, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah," tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk menekan angka stunting di Kota Serang dengan melakukan koordinasi dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan gencar menyosialisasikan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua melalui posyandu balita.
"Kami juga berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait dalam menangani stunting ini, karena kalau dari Dinkes sendiri hanya intervensi saja sekitar 30 persen. Sisanya 70 persen ada di lintas sektoral atau OPD, misalkan Perkim bagaimana caranya menyediakan air bersih, bagaimana menyiapkan jamban dan sebagainya," kata dia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021