Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan kondisi ketahanan pangan di daerah itu selama masa pandemi COVID-19 dijamin aman dan terkendali dengan baik.
Pemerintah Provinsi Banten bahkan telah menyalurkan cadangan beras Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 831.830 kg untuk 83.183 KK di 603 desa dan 83 kecamatan.
“Berdasarkan analisis ketahanan pangan komposit, terdapat 8 Kecamatan dari 155 kecamatan di Provinsi Banten yang rentan terhadap rawan pangan atau masuk dalam prioritas 1–3, yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,” kata Andika saat kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Gedung Negara Provinsi Banten, di Serang, Kamis.
Baca juga: Gubernur Banten bertekad perkuat ketahanan pangan
Baca juga: Berhasil kelola lahan, Tiga RW di kecamatan Tangerang lomba ketahanan pangan
Andika mengatakan untuk keamanan pangan segar sendiri, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menerbitkan 297 sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
Menurutnya, Provinsi Banten merupakan salah satu penghasil beras dengan total luas lahan sawah 204.335 Ha. Berdasarkan hasil penghitungan BPS menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Provinsi Banten menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi Penghasil Beras Tertinggi Nasional di tahun 2019 dengan produksi beras sebesar 843.000 ton.
Ia mengatakan, berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari hingga Desember 2020, sampai dengan akhir tahun 2020 ketersediaan beras di Provinsi Banten surplus sebesar 105.314 ton. Provinsi Banten mampu memasok beras ke DKI Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli – Desember 2020, dengan tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi.
“Provinsi Banten Mampu menambah pasokan beras di DKI Jakarta secara kontinyu, sehingga ikut berpatisipasi dalam mendukung ketersediaan beras, menjaga kestabilan harga beras dan menekan tingkat inflasi di DKI Jakarta,” kata Andika
Pemerintah Provinsi Banten, kata Andika, juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan beras melalui pengawasan terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input produksi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk memperpendek supply chain pangan melalui BUMD Agrobisnis.
"Pemerintah Provinsi Banten juga bekerja sama dengan Perhutani dan Perkebunan Negara/ swasta untuk membuka lahan baru dengan pola tumpang sari. Serta membantu akses permodalan perbankan bagi petani," katanya.
Semua itu, kata Andika, dilakukan mengingat ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat (4) pilar yaitu ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan. Ketahanan pangan juga memiliki permasalahan dan tantangan yang besar sebagaimana yang termaktub dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2018.
“Ketiganya adalah akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, akselarasi pencegahan dan intervensi gizi buruk dan perubahan iklim yang berdampak terhadap risiko gagal panen,” kata Andika.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.
“Kunker ini salah satunya untuk menyerap aspirasi daerah terkait dengan pembangunan ketahanan pangan,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Pemerintah Provinsi Banten bahkan telah menyalurkan cadangan beras Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 831.830 kg untuk 83.183 KK di 603 desa dan 83 kecamatan.
“Berdasarkan analisis ketahanan pangan komposit, terdapat 8 Kecamatan dari 155 kecamatan di Provinsi Banten yang rentan terhadap rawan pangan atau masuk dalam prioritas 1–3, yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,” kata Andika saat kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Gedung Negara Provinsi Banten, di Serang, Kamis.
Baca juga: Gubernur Banten bertekad perkuat ketahanan pangan
Baca juga: Berhasil kelola lahan, Tiga RW di kecamatan Tangerang lomba ketahanan pangan
Andika mengatakan untuk keamanan pangan segar sendiri, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menerbitkan 297 sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
Menurutnya, Provinsi Banten merupakan salah satu penghasil beras dengan total luas lahan sawah 204.335 Ha. Berdasarkan hasil penghitungan BPS menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Provinsi Banten menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi Penghasil Beras Tertinggi Nasional di tahun 2019 dengan produksi beras sebesar 843.000 ton.
Ia mengatakan, berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari hingga Desember 2020, sampai dengan akhir tahun 2020 ketersediaan beras di Provinsi Banten surplus sebesar 105.314 ton. Provinsi Banten mampu memasok beras ke DKI Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli – Desember 2020, dengan tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi.
“Provinsi Banten Mampu menambah pasokan beras di DKI Jakarta secara kontinyu, sehingga ikut berpatisipasi dalam mendukung ketersediaan beras, menjaga kestabilan harga beras dan menekan tingkat inflasi di DKI Jakarta,” kata Andika
Pemerintah Provinsi Banten, kata Andika, juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan beras melalui pengawasan terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input produksi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk memperpendek supply chain pangan melalui BUMD Agrobisnis.
"Pemerintah Provinsi Banten juga bekerja sama dengan Perhutani dan Perkebunan Negara/ swasta untuk membuka lahan baru dengan pola tumpang sari. Serta membantu akses permodalan perbankan bagi petani," katanya.
Semua itu, kata Andika, dilakukan mengingat ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat (4) pilar yaitu ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan. Ketahanan pangan juga memiliki permasalahan dan tantangan yang besar sebagaimana yang termaktub dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2018.
“Ketiganya adalah akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, akselarasi pencegahan dan intervensi gizi buruk dan perubahan iklim yang berdampak terhadap risiko gagal panen,” kata Andika.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.
“Kunker ini salah satunya untuk menyerap aspirasi daerah terkait dengan pembangunan ketahanan pangan,” katanya.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021