Cilegon (ANTARABanten) - Kejaksaan Negeri dianggap mandeg dalam penuntasan proses penyelidikan dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) di Pasar Keranggot, Kota Cilegon yang nilainya sampai Rp500 juta.
"Kami meminta Kejari Cilegon untuk terus melanjutkan penyelidikan kasus Pasar Kranggot, karena indikasi penyimpangan dalam proses kepemilikan maupun oknum yang melakukan Pungli cukup jelas," kata Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Cilegon (HMPC) Ikhwanul Muslimin, Minggu.
Diketahui, pertengahan Bulan Agustus, Kejari CIlegon telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat yang diduga terkait Pungli Pasar Keranggot itu. Beberapa pejabat itu yakni mantan Kepala Disperindagkop Ibnu Hajar yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Paraiwisata Cilegon, dan Kabid Pasar pada Disperindagkop, Dhai Darmawan. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka pengumpulan dan kelengkapan data dari penyidik Kejari CIlegon.
Senada diungkapkan aktifis HMPC lainnya, Ikhwan. Menurut dia, jika kejaksaan tidak bisa menuntaskan kasus itu akan membuat masyarakat kecewa dengan kinerja Kejari. Terlebih selama ini Kejari di mata masyarakat mempunyai preseden yang kurang baik.
?Kalau Kejari bisa menuntaskan kasus itu, maka akan menghilangkan citra buruk yang melekat pada penegakan hukum di tubuh institusi ini, dan kami berjanji akan turun ke jalan dan melaporakan ini kepada komisi kejaksaan,? imbuhnya.
Dia meminta, kejari tidak tebang pilih dalm penuntasan kasus itu. Sehingga, keadilan dan penegakkan hukum di Kota Cilegon tidak berat sebelah.
?Kejaksaan jangan sampai tebang pilih dalam menyelesaikan kasus ini. Siapa pun yang bersalah harus diberi sanksi seberat-beratnya,? tegasnya.
Sementara itu,Ketua LSM Yustisia Cilegon, Aat Syafaat, pihaknya menilai jika kasus itu benar-benar telah menodai tatanan demokrasi di Cilegon.
?Indikasi Korupsinya sudah jelas. orang awam saja bisa menilai jika itu korupsi. Maka seharusnya Kejaksaan bisa secepatnya menuntaskan kasus itu,? ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010
"Kami meminta Kejari Cilegon untuk terus melanjutkan penyelidikan kasus Pasar Kranggot, karena indikasi penyimpangan dalam proses kepemilikan maupun oknum yang melakukan Pungli cukup jelas," kata Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Cilegon (HMPC) Ikhwanul Muslimin, Minggu.
Diketahui, pertengahan Bulan Agustus, Kejari CIlegon telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat yang diduga terkait Pungli Pasar Keranggot itu. Beberapa pejabat itu yakni mantan Kepala Disperindagkop Ibnu Hajar yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Paraiwisata Cilegon, dan Kabid Pasar pada Disperindagkop, Dhai Darmawan. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka pengumpulan dan kelengkapan data dari penyidik Kejari CIlegon.
Senada diungkapkan aktifis HMPC lainnya, Ikhwan. Menurut dia, jika kejaksaan tidak bisa menuntaskan kasus itu akan membuat masyarakat kecewa dengan kinerja Kejari. Terlebih selama ini Kejari di mata masyarakat mempunyai preseden yang kurang baik.
?Kalau Kejari bisa menuntaskan kasus itu, maka akan menghilangkan citra buruk yang melekat pada penegakan hukum di tubuh institusi ini, dan kami berjanji akan turun ke jalan dan melaporakan ini kepada komisi kejaksaan,? imbuhnya.
Dia meminta, kejari tidak tebang pilih dalm penuntasan kasus itu. Sehingga, keadilan dan penegakkan hukum di Kota Cilegon tidak berat sebelah.
?Kejaksaan jangan sampai tebang pilih dalam menyelesaikan kasus ini. Siapa pun yang bersalah harus diberi sanksi seberat-beratnya,? tegasnya.
Sementara itu,Ketua LSM Yustisia Cilegon, Aat Syafaat, pihaknya menilai jika kasus itu benar-benar telah menodai tatanan demokrasi di Cilegon.
?Indikasi Korupsinya sudah jelas. orang awam saja bisa menilai jika itu korupsi. Maka seharusnya Kejaksaan bisa secepatnya menuntaskan kasus itu,? ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010