Belajar di rumah selama pandemi COVID-19, rupanya tidak meringankan biaya sekolah, bahkan anak-anak tetap diharuskan membeli buku LKS dan baju seragam yang sangat memberatkan keluarga kurang mampu.
Fatina, salah satu warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, merasa keberatan untuk mencukupi biaya sekolah anaknya yang baru masuk SMP. Fatina menyebutkan, walaupun anaknya belajar di rumah tapi harus tetap membeli LKS dengan harga mahal.
“Harga LKS itu mahal, anak belajar di rumah terus, tapi tetap harus membeli buku LKS. Belum lagi seragamnya,” kata Fatina mengungkapkan keluhannya dalam kampanye terbatas kepada Calon Wakil Wali Kota Cilegon Firman Mutakin, Jumat (30/10/ 2020).
Fatina berharap ada partisipasi pemerintah daerah untuk membantu biaya sekolah yang semakin mahal. Dana BOS dari pemerintah pusat dirasakan Fatina tidak meringankan biaya sekolah anaknya.
Menjawab keluh kesah Fatina, Firman Mutakin yang berpasangan dengan Calon Wali Kota Cilegon Haji Ali Mujahidin atau Mulia, menjawab dengan rasa kasihan dengan mahalnya biaya pendidikan.
“Sempat mendengar biaya sekolah di Cilegon itu gratis. Rupanya hanya beberapa sekolah negeri saja. Namun, pembelian buku LKS pun harus dilakukan oleh siswa,” kata Firman.
Berdasarkan peraturan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4) ditetapkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.
“APBD Kota Cilegon tahun ini saja sampai pada Rp1.844 triliun, masa iya tidak mampu mengatasi persoalan pendidikan? Bisalah untuk membayar SPP, seragam dan buku gratis,” tanya Firman.
Dari tingginya anggaran APBD tersebut, Firman berpendapat bahwa Pemkot Cilegon bisa menopang kekurang dana dari BOS pusat dengan bantuan oprasional daerah. Sehingga bisa saling melengkapi dan memenuhi biaya oprasional sekolah.
“Dalam program kerja rolas karse Cilegon Mulia, ada namanya Kartu Cilegon Cerdas untuk memberikan fasilitas pendidikan gratis. Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (Bosda), ditunjang sarana prasarana berkualitas, kompetensi SDM tenaga pendidik dan berakhlak mulia,” kata Firman.
Menurutnya, Cilegon memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sangat mendukung untuk pendidikan gratis. Firman meyakini hal itu akan menjadi terobosan program yang bermanfaat untuk anak-anak di Cilegon.
"Potensi PAD sangat mendukung, sehingga orang tua tidak lagi dibebankan biaya buku LKS dan seragam karena sudah dibiayai Pemkot Cilegon," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Fatina, salah satu warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, merasa keberatan untuk mencukupi biaya sekolah anaknya yang baru masuk SMP. Fatina menyebutkan, walaupun anaknya belajar di rumah tapi harus tetap membeli LKS dengan harga mahal.
“Harga LKS itu mahal, anak belajar di rumah terus, tapi tetap harus membeli buku LKS. Belum lagi seragamnya,” kata Fatina mengungkapkan keluhannya dalam kampanye terbatas kepada Calon Wakil Wali Kota Cilegon Firman Mutakin, Jumat (30/10/ 2020).
Fatina berharap ada partisipasi pemerintah daerah untuk membantu biaya sekolah yang semakin mahal. Dana BOS dari pemerintah pusat dirasakan Fatina tidak meringankan biaya sekolah anaknya.
Menjawab keluh kesah Fatina, Firman Mutakin yang berpasangan dengan Calon Wali Kota Cilegon Haji Ali Mujahidin atau Mulia, menjawab dengan rasa kasihan dengan mahalnya biaya pendidikan.
“Sempat mendengar biaya sekolah di Cilegon itu gratis. Rupanya hanya beberapa sekolah negeri saja. Namun, pembelian buku LKS pun harus dilakukan oleh siswa,” kata Firman.
Berdasarkan peraturan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4) ditetapkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.
“APBD Kota Cilegon tahun ini saja sampai pada Rp1.844 triliun, masa iya tidak mampu mengatasi persoalan pendidikan? Bisalah untuk membayar SPP, seragam dan buku gratis,” tanya Firman.
Dari tingginya anggaran APBD tersebut, Firman berpendapat bahwa Pemkot Cilegon bisa menopang kekurang dana dari BOS pusat dengan bantuan oprasional daerah. Sehingga bisa saling melengkapi dan memenuhi biaya oprasional sekolah.
“Dalam program kerja rolas karse Cilegon Mulia, ada namanya Kartu Cilegon Cerdas untuk memberikan fasilitas pendidikan gratis. Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (Bosda), ditunjang sarana prasarana berkualitas, kompetensi SDM tenaga pendidik dan berakhlak mulia,” kata Firman.
Menurutnya, Cilegon memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sangat mendukung untuk pendidikan gratis. Firman meyakini hal itu akan menjadi terobosan program yang bermanfaat untuk anak-anak di Cilegon.
"Potensi PAD sangat mendukung, sehingga orang tua tidak lagi dibebankan biaya buku LKS dan seragam karena sudah dibiayai Pemkot Cilegon," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020