Jakarta (ANTARA NEWS) - PT Bank Tabungan Negara Tbk siap menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah dan menengah untuk memiliki hunian.
"FLPP merupakan subsidi bunga bagi golongan masyarakat tersebut sehingga daya beli di sektor perumahannya makin tinggi, dan bisa menjangkau harga rumah," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, Selasa.
Kesepakatan FLPP sendiri telah ditandatangani Deputi Mempera Bidang Pembiayaan, Tito Murbaintoro bersama, disaksikan Menpera, Suharso Monoarfa.
Menurut Iqbal, BTN telah siap melaksanakan FLPP pada 1 Oktober 2010. Fasilitas ini dalam tahap awal bisa dilaksanakan pada empat produk BTN, di antaranya KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Susun, KPR Sejahtera Syariah Tapak, dan KPR Syariah Susun.
Sedangkan untuk operasional pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan, melalui pembiayaan rumah sejahtera (FLPP) dituangkan dalam perjanjian kerjasama operasi (PKO) tentang penyaluran dana melalui KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Rusun.
FLPP menjanjikan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada MBM dan MBR, lebih kecil dari 10 persen (single digit).
Dengan pertimbangan waktu yang tersedia sampai dengan akhir tahun, BTN akan mengoptimalkan pemanfaatan dana FLPP untuk memfasilitasi penerbitan 24 ribu unit KPR Sejahtera Tapak dan 1.500 KPR Sejahtera Susun.
BTN, jelas Iqbal, bersepakat merealisasikan akad FLPP Kemenpera pada 1 Oktober tahun ini dengan dana kelolaan sebesar Rp2,68 triliun untuk mencapai sebagian besar target perumahan Kemenpera sepanjang semester II/2010.
"Dengan pertimbangan waktu yang tersedia hingga akhir 2010, BTN akan mengoptimalkan pemanfaatan dana FLPP ini untuk memfasilitasi penerbitan 24.000 unit KPR sejahtera tapak [RSh] dan 1.500 unit KPR sejahtera susun. Kami dan Kemenpera sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini," jelasnya.
Berkaitan dengan uang muka untuk fasilitas ini, lanjut Iqbal, BTN akan mematok minimal 10% dari total harga rumah sejahtera tapak senilai Rp50 juta dan Rp144 juta untuk rusunami. Menurut dia, penetapan uang muka tersebut telah memperhitungkan risiko berdasarkan APMR (aktiva produktif menurut risiko).
"Kalau uang mukanya lebih rendah daripada 10%, skala APMR bisa naik menjadi 100. Artinya, bank harus menyediakan cadangan pendanaan lebih besar. Kondisi ini bisa memicu tingginya suku bunga KPR," jelasnya.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP-REI) Teguh Satria mengatakan para pengembang yakin pelaksanaan FLPP akan mengurangi tingkat backlog sekitar 7 juta hingga 8 juta unit perumahan jika pemerintah menjalankannya secara konsisten.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010