Lebak (ANTARABanten) - Sekitar 400 petani Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis, melakukan aksi demontrasi di Gudang PT Pupuk Sriwidjaja menolak kenaikan harga pupuk bersubsidi karena menimbulkan kerugian bagi petani.
"Saat ini banyak petani bangkrut setelah adanya kenaikan pupuk itu," kata Koordinator Lapangan Aksi Demontrasi, Hamidah (50).
Menurut dia, pascakenaikan pupuk 1 April tahun 2010 kini kehidupan petani Desa Kemuning Kecamatan Tanjungteja, Kabupaten Serang, semakin terpuruk karena mereka banyak yang tidak mampu membeli pupuk.
Saat ini, harga pupuk bersubsidi jenis urea sebesar Rp100.000 per karung dengan berat 50 kilogram, padahal sebelumnya hanya mencapai Rp65.000/ karung. Sedangkan, pupuk poska semula Rp80.000 per karung dengan berat 50 kilogram menjadi Rp120.000/per karung.
Pendemo mendesak kepada PT Pusri sebagai produsen dapat mengendalikan harga pupuk, serta menjamin ketersediaan pupuk jangan sampai terjadi kelangkaan seperti saat ini.
Selama ini, petani belum menanam padi secara serentak akibat pupuk langka, kalaupun tersedia di kios harganya sangat mahal.
Petani menuding oknum produsen dan distributor menimbun pupuk.
"Kalau pasokan pupuk subsidi melimpah tentu harga tidak begitu mahal sesuai Surat Keputusan Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/SR.130/2010 tentang kenaikan harga eceran tertinggi (HET)," ujarnya.
"Dengan kenaikan itu kami minta produsen jangan dimanfaatkan dengan seenaknya sehingga memberatkan para petani," katanya.
Duki (55) seorang aksi unjukrasa mengatakan, kenaikan pupuk saat ini termasuk kejahatan ekonomi yang sistemik dan sistematik didiuga dilakukan oleh oknum produsen pupuk di Banten.
"Kami minta aparat penegak hukum mengusut oknum tersebut," tegasnya.
Selain itu, kata mereka, lembaga pengawasan pupuk yang dibentuk pemerintah Banten di antaranya komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dinilai sangat lemah dalam melakukan pengawasan peredaran pupuk.
Selanjutnya, kalangan petani juga mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan ekonomi secara sistemik yang diduga dilakukan produsen distributor dan pengecer.
Gubernur Banten juga didesak untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan kami akan mengerahkan massa lebih banyak lagi," kata Yaya, seorang orator aksi demontrasi itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010
"Saat ini banyak petani bangkrut setelah adanya kenaikan pupuk itu," kata Koordinator Lapangan Aksi Demontrasi, Hamidah (50).
Menurut dia, pascakenaikan pupuk 1 April tahun 2010 kini kehidupan petani Desa Kemuning Kecamatan Tanjungteja, Kabupaten Serang, semakin terpuruk karena mereka banyak yang tidak mampu membeli pupuk.
Saat ini, harga pupuk bersubsidi jenis urea sebesar Rp100.000 per karung dengan berat 50 kilogram, padahal sebelumnya hanya mencapai Rp65.000/ karung. Sedangkan, pupuk poska semula Rp80.000 per karung dengan berat 50 kilogram menjadi Rp120.000/per karung.
Pendemo mendesak kepada PT Pusri sebagai produsen dapat mengendalikan harga pupuk, serta menjamin ketersediaan pupuk jangan sampai terjadi kelangkaan seperti saat ini.
Selama ini, petani belum menanam padi secara serentak akibat pupuk langka, kalaupun tersedia di kios harganya sangat mahal.
Petani menuding oknum produsen dan distributor menimbun pupuk.
"Kalau pasokan pupuk subsidi melimpah tentu harga tidak begitu mahal sesuai Surat Keputusan Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/SR.130/2010 tentang kenaikan harga eceran tertinggi (HET)," ujarnya.
"Dengan kenaikan itu kami minta produsen jangan dimanfaatkan dengan seenaknya sehingga memberatkan para petani," katanya.
Duki (55) seorang aksi unjukrasa mengatakan, kenaikan pupuk saat ini termasuk kejahatan ekonomi yang sistemik dan sistematik didiuga dilakukan oleh oknum produsen pupuk di Banten.
"Kami minta aparat penegak hukum mengusut oknum tersebut," tegasnya.
Selain itu, kata mereka, lembaga pengawasan pupuk yang dibentuk pemerintah Banten di antaranya komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dinilai sangat lemah dalam melakukan pengawasan peredaran pupuk.
Selanjutnya, kalangan petani juga mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan ekonomi secara sistemik yang diduga dilakukan produsen distributor dan pengecer.
Gubernur Banten juga didesak untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan kami akan mengerahkan massa lebih banyak lagi," kata Yaya, seorang orator aksi demontrasi itu.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010