Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) merekomendasikan draft sandingan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dinilai lebih berorientasi kepada kepentingan nasional dan berkeadilan sosial bagi pekerja dan rakyat Indonesia.
Di dalam RUU Cipta Kerja pemerintah mengusulan penghapusan (30 pasal), pengubahan (30 pasal) dan sisipan (15 pasal) dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut terkait aturan hukum tentang Tenaga Kerja Asing (TKA); Upah, Jaminan Sosial, Hubungan Kerja, Pesangon; dan denda.
Berdasarkan fakta penghapusan dan pengubahan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Kerja, KRPI menyatakan sikap dengan beberapa pertimbangan.
"Pertama, amanat alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 harus tercermin dalam RUU Cipta Kerja," kata juru bicara KRPI, Timboel Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9).
Kedua, lanjut Timboel, substansi RUU Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 serta harus berorientasi dan memprioritaskan kepentingan nasional demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, metode omnibuslaw yang digunakan dalam RUU Cipta Kerja pun jangan sampai memperlemah Republik Indonesia sebagai negara hukum dan memperburuk kualitas aturan hukum dalam undang-undang eksisting/sektoral yang telah berlaku.
"Keempat, klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja selayaknya melahirkan aturan hukum yang dapat mendorong ketenagakerjaan yang lebih baik. Jangan sampai revisi terhadap UU Ketenagakerjaan malah mereduksi/menghilangkan manfaat yang telah diterima oleh pekerja Indonesia selama ini," katanya.
Kelima, aturan hukum dalam RUU Cipta Kerja jika sungguh-sungguh bertujuan untuk membuka akses rakyat terhadap ekonomi dan kesempatan bekerja harus mampu mengintegrasikan politik legislasi sistem pendidikan nasional, sistem nasional ketenagakerjaan, sistem nasional perindustrian, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
"Atas pertimbangan tersebut, KRPI merekomendasikan untuk mempertahankan pasal-pasal di UU Ketenagakerjaan yang diusulkan dihapus dalam RUU Cipta Kerja, serta menerima usulan tanpa atau dengan perubahan redaksional dan pasal yang diusulkan perubahan baik dengan penghapusan maupun penambahan redaksional kalimat," ujar Timboel.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Di dalam RUU Cipta Kerja pemerintah mengusulan penghapusan (30 pasal), pengubahan (30 pasal) dan sisipan (15 pasal) dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut terkait aturan hukum tentang Tenaga Kerja Asing (TKA); Upah, Jaminan Sosial, Hubungan Kerja, Pesangon; dan denda.
Berdasarkan fakta penghapusan dan pengubahan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Kerja, KRPI menyatakan sikap dengan beberapa pertimbangan.
"Pertama, amanat alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 harus tercermin dalam RUU Cipta Kerja," kata juru bicara KRPI, Timboel Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9).
Kedua, lanjut Timboel, substansi RUU Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 serta harus berorientasi dan memprioritaskan kepentingan nasional demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, metode omnibuslaw yang digunakan dalam RUU Cipta Kerja pun jangan sampai memperlemah Republik Indonesia sebagai negara hukum dan memperburuk kualitas aturan hukum dalam undang-undang eksisting/sektoral yang telah berlaku.
"Keempat, klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja selayaknya melahirkan aturan hukum yang dapat mendorong ketenagakerjaan yang lebih baik. Jangan sampai revisi terhadap UU Ketenagakerjaan malah mereduksi/menghilangkan manfaat yang telah diterima oleh pekerja Indonesia selama ini," katanya.
Kelima, aturan hukum dalam RUU Cipta Kerja jika sungguh-sungguh bertujuan untuk membuka akses rakyat terhadap ekonomi dan kesempatan bekerja harus mampu mengintegrasikan politik legislasi sistem pendidikan nasional, sistem nasional ketenagakerjaan, sistem nasional perindustrian, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
"Atas pertimbangan tersebut, KRPI merekomendasikan untuk mempertahankan pasal-pasal di UU Ketenagakerjaan yang diusulkan dihapus dalam RUU Cipta Kerja, serta menerima usulan tanpa atau dengan perubahan redaksional dan pasal yang diusulkan perubahan baik dengan penghapusan maupun penambahan redaksional kalimat," ujar Timboel.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020