Ketua Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan telah menyiapkan dua usulan skema program pemberian vaksin COVID-19 yaitu lewat bantuan pemerintah dan secara mandiri.
"Usulan program vaksin ada dua jadi vaksin bantuan pemerintah di mana melalui APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan bahwa nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal," kata Erick dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Jakarta pada Kamis.
Pemberian vaksin secara massal itu, kata Erick, direncanakan bisa dilakukan pada awal tahun 2021 jika uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan bersama Sinovac dari China dan G42 dari Uni Emirat Arab (UEA) berjalan dengan baik.
Namun, untuk mengurangi beban APBN ketika defisit anggaran semakin melebar sebagai dampak dari pandemi COVID-19 maka dia mengusulkan masyarakat yang mampu agar membayar vaksin secara mandiri.
Masyarakat yang mampu diusulkan untuk melakukan vaksinasi mandiri atau tanpa subsidi pemerintah, menurut Erick, adalah sebagai bagian dari upaya menekan arus kas yang ada di pemerintah.
Pria yang menjabat juga sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan jika uji klinis berjalan lancar maka sekitar 15 juta orang bisa mendapatkan 30 juta dosis vaksin pada akhir 2020.
Vaksin dari Sinovac dan G42 memiliki konsep pemakaiannya dua dosis dalam sekali penyuntikan dengan jeda waktu dua pekan.
"Jadi kalau diakumulasi dari dua kerja sama UEA dan China ini kita akan mendapatkan 30 juta vaksin di tahun 2020. Kalau satu orang memerlukan dua dosis, sehingga kurang lebih 15 juta orang yang akan bisa divaksin di akhir 2020," ujar Erick.
Selain vaksin hasil kerja sama dengan dua negara tersebut, Erick menegaskan Indonesia juga akan tetap mengusahakan pembuatan vaksin mandiri melalui Vaksin Merah Putih.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Usulan program vaksin ada dua jadi vaksin bantuan pemerintah di mana melalui APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan bahwa nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal," kata Erick dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Jakarta pada Kamis.
Pemberian vaksin secara massal itu, kata Erick, direncanakan bisa dilakukan pada awal tahun 2021 jika uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan bersama Sinovac dari China dan G42 dari Uni Emirat Arab (UEA) berjalan dengan baik.
Namun, untuk mengurangi beban APBN ketika defisit anggaran semakin melebar sebagai dampak dari pandemi COVID-19 maka dia mengusulkan masyarakat yang mampu agar membayar vaksin secara mandiri.
Masyarakat yang mampu diusulkan untuk melakukan vaksinasi mandiri atau tanpa subsidi pemerintah, menurut Erick, adalah sebagai bagian dari upaya menekan arus kas yang ada di pemerintah.
Pria yang menjabat juga sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan jika uji klinis berjalan lancar maka sekitar 15 juta orang bisa mendapatkan 30 juta dosis vaksin pada akhir 2020.
Vaksin dari Sinovac dan G42 memiliki konsep pemakaiannya dua dosis dalam sekali penyuntikan dengan jeda waktu dua pekan.
"Jadi kalau diakumulasi dari dua kerja sama UEA dan China ini kita akan mendapatkan 30 juta vaksin di tahun 2020. Kalau satu orang memerlukan dua dosis, sehingga kurang lebih 15 juta orang yang akan bisa divaksin di akhir 2020," ujar Erick.
Selain vaksin hasil kerja sama dengan dua negara tersebut, Erick menegaskan Indonesia juga akan tetap mengusahakan pembuatan vaksin mandiri melalui Vaksin Merah Putih.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020