Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, didorong mencari solusi terbaik dalam menggelar sekolah tatap muka di tengah pandemi corona, mengingat banyak orang tua yang kepayahan mendampingi anaknya saat belajar secara daring, kata anggota DPRD Kudus Ali Ikhsan.
"Tentunya, orang tua juga disibukkan dengan aktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Akan tetapi, upaya memberikan pendampingan anaknya mengikuti sekolah daring (dalam jaringan) ternyata tidak mudah," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kudus Ali Ikhsan di Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan banyak orang tua yang mengeluhkan karena kewalahan mendampingi anaknya mengikuti sekolah secara daring.
Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten Kudus memikirkan solusi atas permasalahan tersebut agar Kabupaten Kudus juga tidak menjadi darurat moral pelajar.
"Hal ini harus segera disikapi bersama agar kasus seperti kabupaten tetangga tidak terjadi di Kabupaten Kudus," ujarnya.
Selain itu, dia juga berharap Pemerintah Kabupaten Kudus mengupayakan untuk membuat peraturan daerah terkait pelaksanaan sekolah secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Ia berharap dengan adanya semangat pembiasaan tatanan baru bisa membangkitkan sistem pendidikan di Kudus menjadi lebih baik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo mengaku saat ini belum bisa memaksakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
"Kasus virus corona di Kudus hingga kini masih banyak. Ibaratnya maju kena mundur kena," ujarnya.
Namun, dia meminta warga Kudus tidak perlu khawatir karena saat ini tengah dikaji kebijakan sekolah tatap muka yang waktunya dibagi pagi dan sore.
Para siswa, lanjut dia, juga harus didampingi orang tua saat berangkat maupun pulang sekolah.
Ia juga memaklumi bahwa banyak orang tua yang mulai mengeluh karena harus mendampingi sekolah daring anaknya.
Hal terpenting, kata dia, ketika dibuka kembali sekolah tatap muka, sekolah harus menjamin bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Selain itu, masing-masing sekolah juga perlu membentuk satuan tugas (satgas) penanganan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Tentunya, orang tua juga disibukkan dengan aktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Akan tetapi, upaya memberikan pendampingan anaknya mengikuti sekolah daring (dalam jaringan) ternyata tidak mudah," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kudus Ali Ikhsan di Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan banyak orang tua yang mengeluhkan karena kewalahan mendampingi anaknya mengikuti sekolah secara daring.
Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten Kudus memikirkan solusi atas permasalahan tersebut agar Kabupaten Kudus juga tidak menjadi darurat moral pelajar.
"Hal ini harus segera disikapi bersama agar kasus seperti kabupaten tetangga tidak terjadi di Kabupaten Kudus," ujarnya.
Selain itu, dia juga berharap Pemerintah Kabupaten Kudus mengupayakan untuk membuat peraturan daerah terkait pelaksanaan sekolah secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Ia berharap dengan adanya semangat pembiasaan tatanan baru bisa membangkitkan sistem pendidikan di Kudus menjadi lebih baik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo mengaku saat ini belum bisa memaksakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
"Kasus virus corona di Kudus hingga kini masih banyak. Ibaratnya maju kena mundur kena," ujarnya.
Namun, dia meminta warga Kudus tidak perlu khawatir karena saat ini tengah dikaji kebijakan sekolah tatap muka yang waktunya dibagi pagi dan sore.
Para siswa, lanjut dia, juga harus didampingi orang tua saat berangkat maupun pulang sekolah.
Ia juga memaklumi bahwa banyak orang tua yang mulai mengeluh karena harus mendampingi sekolah daring anaknya.
Hal terpenting, kata dia, ketika dibuka kembali sekolah tatap muka, sekolah harus menjamin bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Selain itu, masing-masing sekolah juga perlu membentuk satuan tugas (satgas) penanganan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020