Serang (ANTARA) - Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi politik untuk menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu.
Menurut Hendra, pengawasan terhadap ormas harus dilakukan secara terarah dan sinergis lintas sektor agar tidak menimbulkan potensi gangguan sosial maupun politik di masyarakat.
“Sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, intelijen, dan masyarakat harus terus ditingkatkan agar pengawasan berjalan terkoordinasi dan berorientasi pada stabilitas nasional serta mendukung pembangunan dan investasi di wilayah hukum Polda Banten,” katanya.
Baca juga: Kepolisian masih uji balistik kasus penembakan KJU Expres
Ia menjelaskan bahwa koordinasi terpadu dalam pengawasan ormas dan organisasi politik merupakan upaya preventif untuk menjaga keamanan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi, potensi penyalahgunaan peran ormas maupun gesekan sosial bisa dicegah sejak dini.
Gubernur Banten Andra Soni dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya peran ormas dan partai politik dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat stabilitas daerah.
Ia menilai, pengawasan yang efektif bukan untuk membatasi, melainkan memastikan organisasi berperan konstruktif bagi pembangunan nasional.
“Organisasi kemasyarakatan dan politik memiliki peran penting dalam memastikan ketertiban umum serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Melalui koordinasi yang baik, kita dapat memastikan organisasi berperan secara konstruktif bagi masyarakat,” ujar Andra.
Rapat koordinasi bertema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” itu juga dihadiri anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin, dan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Andi Baso.
Baca juga: Satreskrim Polres Tangsel telusuri motif siswa Pahoa terjun dari lantai 8 sekolah
Hendra berharap forum koordinasi ini menjadi momentum memperkuat pengawasan ormas dan organisasi politik agar tetap dalam koridor hukum dan berkontribusi bagi ketertiban masyarakat.
“Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, sehingga keamanan daerah terjaga dan iklim investasi tetap kondusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan di Banten bergantung pada sinergi antarpihak yang konsisten dan berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah potensi konflik sosial sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas daerah,” kata Hendra menutup.
Baca juga: Dukung swasembada pangan, Polda Banten hasilkan jagung 2.540 ton
