Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2025.
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Serang Rudy Suhartanto di Serang, Senin, mengatakan bahwa pendistribusian SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2025 adalah agenda rutin yang dilakukan setiap awal tahun, biasanya pada Maret atau April. Namun, saat ini sudah bisa diserahkan secara simbolis pada Februari.
"Kemudian, Bapenda menyampaikan kepada para camat secara serentak bersamaan dengan sosialisasi di kecamatan-kecamatan," ujarnya.
Baca juga: Relawan pajak di Banten siap diterjunkan untuk edukasi masyarakat
Rudy mengatakan untuk penagihan PBB-P2 dalam suasana yang serba efisiensi sehingga diharapkan partisipasi dari kawan-kawan di level desa untuk menyampaikan SPPT kepada seluruh masyarakat pemilik dan penggarap bidang-bidang tanah di desa masing-masing.
"Kemudian nanti diimbau kepada masyarakat untuk segera melunasi pajak pembangunannya, tagihan pajaknya sebelum jatuh tempo di akhir Agustus tahun 2025 ini," katanya.
Rudy menyebutkan bahwa Pemkab Serang saat ini sudah bekerja sama dengan Bank BJB Banten dan beberapa media daring dalam pembayaran daring untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika hendak membayar PBB.
"Semisal kalau di desanya ada Kantor Pos, datang saja ke Kantor Pos biar Kantor Pos yang punya aplikasi untuk bayar PBB dan lainnya. Atau melalui handphone pakai aplikasi Tokopedia atau apa, itu bisa untuk bayar PBB untuk di kota tersebut," terangnya.
Baca juga: Pemkot Serang optimistis tambah PAD dari opsen pajak kendaraan
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Muhammad Ishka Abdul Roup mengatakan bahwa untuk tahun ini sebanyak 430.342 SPPT yang dibagikan kepada camat dan kepala desa, dengan potensi pajak sebesar Rp145 miliar.
"Kalau kita dibandingkan dengan tahun lalu, tahun lalu kita mendapatkan 108 persen, itu masih di posisi Rp125 miliar," ujarnya.
Sedangkan untuk pendistribusian SPPT PBB-P2, diserahkan ke setiap desa-desa melalui para camat. Namun untuk perkotaan, pihaknya langsung melalui salah satu pihak ketiga seperti JNE atau Kantor Pos yang langsung mendistribusikan ke desa-desa yang otomatis melalui kantor camat dan desa.
Adapun untuk strategi penagihannya, sebut Ishak, paling utama melaksanakan kegiatan dengan Mobiling bersama Bank BJB Banten ke setiap satu kegiatan itu meliputi tiga desa untuk salah satu kecamatan itu rutin dilakukan tiap hari. Kemudian program Sarjung yakni keliling pada hari libur Sabtu dan Minggu.
"Mudah-mudahan lebih optimal sekaligus juga kita lebih melebarkan sayap kerja dengan seperti tadi disampaikan Pak Sekda, Tokopedia, kemudian dengan dana, dengan Alfamart, Indomaret untuk memudahkan apalagi nanti kalau kegiatan tidak bisa tatap muka bisa ke link langsung ke vendor-vendor aplikator itu," ujarnya.
Baca juga: Diskon pajak PBP2 di Kota Tangerang tetap bisa dibayarkan saat libur
