Mahasiswa Kabupaten Tangerang unjuk rasa sampaikan beberapa tuntutan

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan.

Pantauan di lapangan, Jumat, massa dari kelompok mahasiswa tersebut mulai aksinya dengan melakukan long march untuk menuju lokasi aksi di depan Gedung DPRD di Puspemkab Tangerang.

Sesampainya di lokasi anggota dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu melakukan pembakaran ban sebagai ekspresi penyampaian tuntutannya tersebut.

Baca juga: Pemkab Tangerang jamin netralitas ASN pada Pilkada 2024

Koordinator sekaligus Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia di Tangerang, menyampaikan dalam aksi itu pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD setempat.

Di antaranya, mahasiswa mendesak DPRD untuk turun langsung ke setiap daerah di Kabupaten Tangerang yang memiliki permasalahan sampah dan pencemaran lingkungan lainnya, serta memberikan rekomendasi penanganan atas permasalahan tersebut kepada publik dan pihak terkait.

"Berdasarkan kondisi tersebut, kami mencermati adanya penyakit ketidakpedulian di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Tangerang, karena tidak serius dalam menjalankan beberapa aturan serta penanganan dan inisiatif terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan selain meminta DPRD untuk turun langsung mengawasi, massa GMNI juga meminta anggota legislatif untuk menemui para petani Kabupaten Tangerang yang tidak mendapatkan fasilitas pengairan atau ragam permasalahan lainnya untuk berdialog dan mendengarkan keluh-kesahnya secara langsung.

Baca juga: Tekan polusi, Pemkab Tangerang uji emisi ratusan kendaraan

"Kami mendesak untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar melakukan tindakan terhadap irigasi di Kabupaten Tangerang yang tidak berfungsi baik karena force majeur, kebutuhan normalisasi, bahkan dengan kesengajaan ditutup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," ujarnya.

DPRD juga diminta agar bersama instansi terkait untuk memaparkan database jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang dari Tahun 2019 sampai  2024, dan mempresentasikan solusi untuk menekan jumlah tersebut serta memberikan rentang waktu untuk merealisasikannya.

"Kami meminta untuk menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana, merealisasikan pemerataan pendidikan, menindaklanjuti temuan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB)," ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan agar DPRD menyiapkan ketersediaan informasi publik sebagai salah satu sarana pendukung untuk pembangunan sumber daya manusia dan kebutuhan hak asasi secara berkelanjutan.

Selama aksi mahasiswa pihak kepolisian setempat menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan jalannya aksi tersebut dengan menutup pintu gerbang menuju gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Baca juga: Perbaikan sekolah rusak di Kabupaten Tangerang terus digenjot