Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melakukan "assesment" atau penilaian kemampuan terhadap 100 kepala sekolah SMA/SMK dan pengawas di lingkungan pemerintah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta membuka assesment bagi aparatur kepala sekolah SMA/SMK dan pengawas sekolah se-Provinsi Banten itu di Pandeglang, Senin,
Rantai mengatakan assessment yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten itu bertujuan mendapatkan gambaran tentang berbagai kondisi individu dan lingkungan sebagai bahan dasar untuk memahami individu serta pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.
"Peran kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan di sekolahnya merupakan garda terdepan dalam membentuk generasi muda pimpinan masa depan yang memiliki integritas, kepribadian dan menjadi tauladan dalam bertindak dan dapat menjadi pelopor integritas dilingkungan pendidikan," kata Ranta Soeharta.
Menurutnya, kepala sekolah dan pengawas sekolah di tingkat SMA/SMK harus memiliki komitmen meningkatkan kualitas sekolah dan lingkungan di sekitarnya.
"Kepala sekolah dan pengawas sekolah mempunyai fungsi yang strategis, berperan penting untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas sumber daya manusia. Mari kita sama-sama ke depan membuat bagaimana caranya pendidikan kita lebih maju," kata Ranta.
Salah satu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam rencana pembangunan ke depan, kata Ranta, adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
Untuk itu, peran kepala sekolah dan pengawas sekolah sangat penting untuk mewujudkan misi pembangunan Provinsi Banten di bidang pendidikan.
"Pendidikan harus menjadi prioritas, karena ini menjadi visi misi Gubernur dan Wagub, termasuk kesehatan dan infrastruktur,"katanya.
Tantangan yang dihadapi para kepala sekolah dan pengawas, kata Ranta, untuk meningkatkan kualitas sekolah, tantangan semakin berat karena tuntutan untuk meningkatkan kualitas sekolah terus meningkat. Selain itu karena adanya perubahan regulasi.
Ranta mengungkapkan perubahan regulasi yang mengakibatkan peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi menimbulkan tantangan besar karena kewenangan pemprov ditambah.
"Pendidikan kita masih sangat rumit, sarana prasarana, tenaga pendidik dan gedung sekolah, ini menjadi tantangan bagi kita. Saya perlu masukan dari bapak ibu sekalian, ayo kita diskusikan bersama untuk perbaikan kedepan," katanya.
Kepala BPSDMD Banten Endrawati mengatakan, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap puluhan kepala sekolah SMA/SMK se-Banten untuk menjadikan tunas integritas sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, assesment atau penilaian bagi para kepala SMA/SMK dan pengawas sekolah se-Banten tersebut merupakan agenda Pemprov Banten sesuai dengan arahan KPK, untuk menciptakan tunas-tunas integritas di kalangan pejabat atau ASN Pemprov Banten.
"Tes atau penilaian yang kita dilakukan dalam assessment ini melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengetahui eksekutif brain assesment atau Tes EBA," katanya.
Dengan tes EBA, kata Endrawati, pihaknya bisa mengetahui potensi untuk melahirkan dan membentuk kader-kader tunas integritas dan menggali potensi SDM untuk internalisasi revolusi mental yang dilakukan Pemprov Banten.
