Kemenkumham Banten turun tangan bantu antisipasi stunting

Serang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten turun tangan membantu antisipasi stunting yang salah satunya dengan memberikan bantuan sosial Desa Parung Kujang, Cileles, Lebak, Banten, Sabtu.

Tidak hanya pemberian bantuan, rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenkumham ke-78 juga dilakukan penyuluhan soal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kesehatan Gratis serta Sosialisasi Layanan Hukum dan HAM.

"Tadi pagi kita sudah laksanakan penyuluhan hukum, pemeriksaan kesehatan, pemberian penambah daya imun dalam rangka stunting sebagai bagian dari rangkaian," kata Kakanwil Tejo Harwanto dalam keterangan resminya.

Tejo menjelaskan, stunting adalah terganggunya pertumbuhan anak diakibatkan masalah gizi kronis yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.

Baca juga: Kenali penyebab stunting pada anak dan cara mencegahnya

"Pengentasan stunting dan penyuluhan kesehatan terkait stunting merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Tejo menambahkan.

Kemenkumham, lanjut Tejo, berharap apa yang telah dilakukan dapat berdampak kepada transformasi pemikiran mengenai stunting terutama di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles.

"Harapan kami melalui bakti sosial dan penyuluhan ini bisa menjadi pemicu terhadap Pemerintah Daerah Desa Parungkujang, Cileles untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan bagi masyarakat," pungkas Tejo

Sebelum diberikannya bantuan sosial secara simbolis, dilakukan penyuluhan terkait TPPO oleh Kadiv Keimigrasian Ujo Sujoto dan terkait bantuan hukum oleh penyuluh hukum. 

Bantuan sosial diberikan oleh Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Heni Yuwono, Kakanwil Tejo Harwanto, Kadivpas Masjuno, Kadivmin Sri Yusfini Yusuf, Kadiv Keimigrasian Ujo Sujoto, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah.

“Semoga apa yang kami berikan dapat memberikan manfaat. Dan semoga, kegiatan seperti ini (red: Bhakti Sosial) bisa terus berlanjut sehingga kehadiran Kemenkumham dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Heni Yuwono.

Baca juga: RS Serpong Utara jadi rujukan penanganan stunting
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Banten siap wujudkan bebas praktik pungutan liar