Wakil Ketua MPR: Menlu harus konstruktif soal Indonesia, Afghanistan, dan Taliban

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) harus bersikap konstruktif mengenai hubungan antara Indonesia, Afghanistan, dan Taliban setelah keberhasilan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) pada hari Sabtu (21/8).

"Dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dengan Afghanistan dan Taliban, sewajarnya Menlu terus bersikap konstruktitf," kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: AS harapkan Taliban izinkan warga Afghanistan mengungsi

Dia menilai bahwa keberhasilan evakuasi yang berlangsung dengan lancar dan cepat itu berkat hubungan baik Indonesia dengan para pihak di Afghanistan. Oleh karena itu, dia berharap Menlu dapat mendorong masyarakat dunia membantu menyelesaikan masalah di Afghanistan.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan pendekatan yang oleh Menlu disebut sebagai "Afghan-Led" dan "Afghan-Owned", yaitu dengan mengedepankan maslahat dan kepentingan Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian dan solusi dengan melibatkan seluruh pihak di internal negara tersebut, ujarnya.

Menurutnya, sikap Menlu yang bijak itu penting disuarakan lebih serius dan lebih aktif melalui forum-forum internasional seperti di PBB maupun OKI.

Dia menambahkan dengan mengingat bahwa secara "de facto" Taliban saat ini menguasai Afghanistan namun masih terdapat perlawanan dari Panshir yang dipimpin oleh Ahmad Mashood dan Wakil Presiden Amrullah Sholih, maka penting bagi Kemlu melakukan peran lobinya untuk bisa mencegah perang terbuka sesama warga Afghanistan.

"Pasalnya, jika perang terbuka terjadi akan menyeret Afghanistan kepada kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang makin buruk serta makin menyengsarakan negara dan bangsa Afghanistan," kata dia.

Tidak hanya itu, dia mengingatkan Taliban agar belajar dari pengalaman buruk dan citra negatif untuk tidak mengulanginya lagi saat di masa lalu mereka pernah berkuasa menjalankan pemerintahan di Afghanistan.

Taliban, lanjutnya, diharapkan sungguh-sungguh mewujudkan janji-janji yang telah dinyatakannya bahwa mereka siap menjalankan kebijakan secara lebih baik.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mengatakan Taliban harus merealisasikan janji-janji terbuka mereka terkait penghormatan terhadap hak-hak perempuan, pengampunan umum, jaminan keamanan warga asing, dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat terorisme yang menyerang warga dan negara asing, termasuk tidak menjadikan negara tersebut sebagai daerah transaksi narkoba internasional.

"Semua itu agar dilaksanakan dengan serius demi kebaikan Afghanistan serta citra Islam sebagai agama yang 'rahmatan lil alamin' (rahmat bagi semesta) tapi sering disalahpahami karena dikaitkan dengan teror dan terorisme, intoleransi, serta tak ramah perempuan," jelas dia.

Dia mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia melalui kesuksesan Kemenlu mengevakuasi WNI dari Afghanistan, termasuk WNI dengan pasangan warga Afghanistan tanpa ada kendala seperti yang terjadi pada saat pesawat Amerika Serikat akan mengevakuasi warganya dari Afghanistan.

Ia berharap agar mereka yang berhasil dievakuasi mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Selain itu, pejabat KBRI yang masih bertugas di Kabul diharapkan agar terus dipastikan keselamatan dan kelancaran kerjanya sebagaimana janji Taliban.