Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Pemuda Al-Khairiyah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon tidak melangkahi peran dan kemampuan TNI dan Polri dalam pengamanan Pilkada mendatang.
Ketua DPW Himpunan Pemuda Al-Khairiyah Ahmad Munji, di Cilegon Sabtu menjelaskan
upaya Kesbangpol Kota Cilegon membentuk tim khusus pengawasan dini masyarakat hingga ketingkat kecamatan dengan alasan meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang perhelatan Pilkada Kota Cilegon September mendatang, dinilai memiliki agenda politik terselubung.
"Ada hiden agenda, (politik terselubung) untuk kepentingan dukung mendukung Pilkada 2020 yang akan datang," katanya.
Menurutnya upaya tersebut justru berkesan bahwa Kesbangpol seolah mengabaikan fungsi dan kemampuan TNI dan Polri dengan dugaan memperalat sipil, seolah untuk alasan deteksi dini, padahal anggota TNI Polri ada di setiap wilayah kelurahan, bahkan sampai tingkat kecamatan.
"Kami menduga kelakuan Kepala Kesbangpol terkesan aneh dan lucu. Apa jaminan yang katanya tim khusus tersebut netral tanpa afiliasi kepada bakal calon petahana, bukankah ada desk Pilkada," ujar Munji.
Ia mensinyalir, jelang Pilkada ini segala cara dan upaya diduga mulai dilakukan atas nama kepentingan pemerintah, padahal didalamnya belum tentu untuk kepentingan pemerintah, dan cenderung tidak menutup kemungkinan hanya untuk mengawal pemenangan petahana.
Ia mempertanyakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), itu dibentuk semacam PAM swakarsa atau apa?.
Padahal TNI Polri dengan berbagai perangkat organisasinya seperti inteljen, Polsek, Polmas, Koramil, Babinsa masih sangat mampu mengendalikan kondusifitas wilayah, apalagi hanya meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang perhelatan Pilkada.
"Jadi Kesbangpol jangan melangkahi kewenangan TNI Polri, hargai kemampuan lembaga itu dalam menjaga situasi keamanan daerah. jangan berlebihan dan jangan ada kesan curi curi kesempatan atas nama kondusifitas," jelas Munji.
Ia menambahkan yang patut diwaspadai bakal menjadi potensi ancaman kondusifitas daerah justru jika ada potensi curang dalam Pemilukada, misalkan ada bakal calon pakai APBD buat modal Pilkada, pakai fasilitas negara untuk sosialisasi, memperalat birokrasi, memperalat oknum penyelenggara, dan kecurangan lainnya.
"Jadi yang perlu dideteksi itu justru bukan ancamannya, tapi sumbu permasalahan yang mengakibatkan adanya ancaman itu sendiri, yaitu potensi-potensi berbagai kecurangan bakal calon petahana," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Ketua DPW Himpunan Pemuda Al-Khairiyah Ahmad Munji, di Cilegon Sabtu menjelaskan
upaya Kesbangpol Kota Cilegon membentuk tim khusus pengawasan dini masyarakat hingga ketingkat kecamatan dengan alasan meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang perhelatan Pilkada Kota Cilegon September mendatang, dinilai memiliki agenda politik terselubung.
"Ada hiden agenda, (politik terselubung) untuk kepentingan dukung mendukung Pilkada 2020 yang akan datang," katanya.
Menurutnya upaya tersebut justru berkesan bahwa Kesbangpol seolah mengabaikan fungsi dan kemampuan TNI dan Polri dengan dugaan memperalat sipil, seolah untuk alasan deteksi dini, padahal anggota TNI Polri ada di setiap wilayah kelurahan, bahkan sampai tingkat kecamatan.
"Kami menduga kelakuan Kepala Kesbangpol terkesan aneh dan lucu. Apa jaminan yang katanya tim khusus tersebut netral tanpa afiliasi kepada bakal calon petahana, bukankah ada desk Pilkada," ujar Munji.
Ia mensinyalir, jelang Pilkada ini segala cara dan upaya diduga mulai dilakukan atas nama kepentingan pemerintah, padahal didalamnya belum tentu untuk kepentingan pemerintah, dan cenderung tidak menutup kemungkinan hanya untuk mengawal pemenangan petahana.
Ia mempertanyakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), itu dibentuk semacam PAM swakarsa atau apa?.
Padahal TNI Polri dengan berbagai perangkat organisasinya seperti inteljen, Polsek, Polmas, Koramil, Babinsa masih sangat mampu mengendalikan kondusifitas wilayah, apalagi hanya meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang perhelatan Pilkada.
"Jadi Kesbangpol jangan melangkahi kewenangan TNI Polri, hargai kemampuan lembaga itu dalam menjaga situasi keamanan daerah. jangan berlebihan dan jangan ada kesan curi curi kesempatan atas nama kondusifitas," jelas Munji.
Ia menambahkan yang patut diwaspadai bakal menjadi potensi ancaman kondusifitas daerah justru jika ada potensi curang dalam Pemilukada, misalkan ada bakal calon pakai APBD buat modal Pilkada, pakai fasilitas negara untuk sosialisasi, memperalat birokrasi, memperalat oknum penyelenggara, dan kecurangan lainnya.
"Jadi yang perlu dideteksi itu justru bukan ancamannya, tapi sumbu permasalahan yang mengakibatkan adanya ancaman itu sendiri, yaitu potensi-potensi berbagai kecurangan bakal calon petahana," ujarnya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020