Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, disampaikan Wakil Ketua I, Roni Imran, di Gorontalo, Sabtu, bahwa Dinas Pertanian setempat perlu melakukan inovasi-inovasi untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk.
"Jika bergantung pada pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah, tentu kekurangan pupuk yang dirasakan petani di daerah ini sulit teratasi," ujar Roni.
Maka inovasi diperlukan, agar petani tidak resah saat musim tanam tiba, karena sulitnya mendapatkan pupuk.
Inovasi tersebut kata politikus Partai NasDem yang juga senang bertani itu, adalah mengajak petani untuk beralih menggunakan pupuk organik.
Jika stok pupuk organik terbatas, maka Dinas Pertanian perlu mengerahkan para penyuluhnya untuk memberi pelatihan tentang cara membuat pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, mudah dan murah membuatnya.
Sebab kata Roni, hingga saat ini kelangkaan pupuk yang dihadapi petani masih dirasakan, karena pasokannya ke daerah ini memang tidak sesuai dengan luas lahan pertanian produktif yang ada.
Roni menjelaskan, luas lahan pertanian tersebar di 11 kecamatan, mencapai 35 ribu hektare, sementara kuota pupuk bersubsidi untuk daerah ini hanya mampu memenuhi keperluan untuk 20 ribu hektare lahan.
Selisihnya sekitar 15 ribu hektare, yang jika dirupiahkan mencapai Rp40 miliar.
Tentu pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan pupuk bersubsidi senilai tersebut.
Solusi yang harus ditempuh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian kata Roni, adalah melakukan inovasi menerapkan pemanfaatan pupuk organik.
Selain itu, Dinas Pertanian perlu melakukan pertemuan dengan distributor, pengecer pupuk, penyuluh pertanian, serta mengundang DPRD, dalam rangka penegasan pendistribusian pupuk bersubsidi hanya untuk petani kurang mampu.
"Penyalurannya harus tepat sasaran, termasuk menyisir dugaan satu nama disinyalir ada di dua hingga tiga kelompok tani penerima pupuk bersubsidi," ujar Roni.
Jika pengaturan tersebut dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, Roni optimistis tidak ada ruang kecurangan dan kekurangan pupuk bersubsidi di daerah itu. ***
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Jika bergantung pada pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah, tentu kekurangan pupuk yang dirasakan petani di daerah ini sulit teratasi," ujar Roni.
Maka inovasi diperlukan, agar petani tidak resah saat musim tanam tiba, karena sulitnya mendapatkan pupuk.
Inovasi tersebut kata politikus Partai NasDem yang juga senang bertani itu, adalah mengajak petani untuk beralih menggunakan pupuk organik.
Jika stok pupuk organik terbatas, maka Dinas Pertanian perlu mengerahkan para penyuluhnya untuk memberi pelatihan tentang cara membuat pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, mudah dan murah membuatnya.
Sebab kata Roni, hingga saat ini kelangkaan pupuk yang dihadapi petani masih dirasakan, karena pasokannya ke daerah ini memang tidak sesuai dengan luas lahan pertanian produktif yang ada.
Roni menjelaskan, luas lahan pertanian tersebar di 11 kecamatan, mencapai 35 ribu hektare, sementara kuota pupuk bersubsidi untuk daerah ini hanya mampu memenuhi keperluan untuk 20 ribu hektare lahan.
Selisihnya sekitar 15 ribu hektare, yang jika dirupiahkan mencapai Rp40 miliar.
Tentu pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan pupuk bersubsidi senilai tersebut.
Solusi yang harus ditempuh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian kata Roni, adalah melakukan inovasi menerapkan pemanfaatan pupuk organik.
Selain itu, Dinas Pertanian perlu melakukan pertemuan dengan distributor, pengecer pupuk, penyuluh pertanian, serta mengundang DPRD, dalam rangka penegasan pendistribusian pupuk bersubsidi hanya untuk petani kurang mampu.
"Penyalurannya harus tepat sasaran, termasuk menyisir dugaan satu nama disinyalir ada di dua hingga tiga kelompok tani penerima pupuk bersubsidi," ujar Roni.
Jika pengaturan tersebut dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, Roni optimistis tidak ada ruang kecurangan dan kekurangan pupuk bersubsidi di daerah itu. ***
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019