Ketua Gerakan Peduli Masyarakat Banten (GPMB) Kabupaten Pandeglang, Tb.Sulaeman mempertanyakan permintaan alokasi anggaran tambahan yang diminta DPRD setempat yang telah menjadi perbincangan warga di daerah ini.
"Kami mempertanyakan pemintaan anggaran tambahan untuk dewan yang mencuat di media, apa lagi pembahasan RAPBD murni tahun 2020 yang dibahas DPRD Pandeglang bersama tim TAPD berjalan alot," katanya di Pandeglang, Jumat.
Ia juga berharap usulan RAPBD murni tahun 2020 realistis dan berpihak pada masyarakat kecil. "Jangan main-main dengan uang rakyat, kami juga akan mengawal alokasi anggaran yang digunakan, baik oleh eksekutif maupun legislatif di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Kami akan pelajari dokumen anggaran yang diminta oleh DPRD Pandeglang," katanya.
Ia menambahkan anggaran belanja modan/barang harus diefisiensikan oleh Pemkab Pandeglang dan DPRD dalam penganggaran pada RAPBD 2020 tersebut.
Sebelumnya diberitakan, dalam pembahasan anggaran RAPBD 2020 antara Tim TAPD dan DPRD Pandeglang masih berjalan alot dan belum final. Alhasil ada permintaan penambahan alokasi anggaran kesekretariatan dewan senilai Rp4 miliar dari total anggaran yang diberikan sebesar Rp 52 miliar tersebut.
"Infonya pembahasan RAPBD 2020 di dewan belum final bersama tim TAPD Pemkab Pandeglang. Karena belum disefakatinya DPRD meminta tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar, dari Rp52 miliar menjadi menjadi Rp 56 miliar," ungkap Apandi Jarkasi selaku Ketua Umum Badan Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B).
Menurut Apandi, dari pantauan dan informasi yang diperoleh pembahasan APBD murni tahun 2020 antara OPD dengan komisi-komisi di DPRD Pandeglang selama dua hari itu, masing-masing memiliki kepentingan, sehingga dalam rapat di Badan Anggaran berjalan alot hingga belum ada kata sepakat.
"Kami sangat miris melihat pembahasan RAPBD murni itu berebut anggaran. Apalagi DPRD Pandeglang ngotot untuk minta tambahan anggaran, sementara pihak pemda sendiri sudah dikuras untuk anggaran Pilkada dan banyak anggaran OPD yang dipangkas," tandasnya, seraya menambahkan bahwa para wakil rakyat dinilai telah melukai hati rakyat kalau masih ngotot untuk meminta tambahan anggaran tersebut.
"Kita melihat penambahan anggaran itu tidak realistis dengan kenyataan yang ada," katanya.
Namun Apandi tidak mengetahui detail rincian dan untuk apa anggaran tambahan yang diminta DPRD Pandeglang yang dibahas dalam rapat Badan Anggaran tersebut.
"Kami tidak tahu persis untuk apa saja tambahan anggaran yang diminta dewan itu, tapi yang jelas Pemkab Pandeglang tidak bisa menyanggupi permintaan itu karena posnya sudah minim," ujanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kami mempertanyakan pemintaan anggaran tambahan untuk dewan yang mencuat di media, apa lagi pembahasan RAPBD murni tahun 2020 yang dibahas DPRD Pandeglang bersama tim TAPD berjalan alot," katanya di Pandeglang, Jumat.
Ia juga berharap usulan RAPBD murni tahun 2020 realistis dan berpihak pada masyarakat kecil. "Jangan main-main dengan uang rakyat, kami juga akan mengawal alokasi anggaran yang digunakan, baik oleh eksekutif maupun legislatif di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Kami akan pelajari dokumen anggaran yang diminta oleh DPRD Pandeglang," katanya.
Ia menambahkan anggaran belanja modan/barang harus diefisiensikan oleh Pemkab Pandeglang dan DPRD dalam penganggaran pada RAPBD 2020 tersebut.
Sebelumnya diberitakan, dalam pembahasan anggaran RAPBD 2020 antara Tim TAPD dan DPRD Pandeglang masih berjalan alot dan belum final. Alhasil ada permintaan penambahan alokasi anggaran kesekretariatan dewan senilai Rp4 miliar dari total anggaran yang diberikan sebesar Rp 52 miliar tersebut.
"Infonya pembahasan RAPBD 2020 di dewan belum final bersama tim TAPD Pemkab Pandeglang. Karena belum disefakatinya DPRD meminta tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar, dari Rp52 miliar menjadi menjadi Rp 56 miliar," ungkap Apandi Jarkasi selaku Ketua Umum Badan Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B).
Menurut Apandi, dari pantauan dan informasi yang diperoleh pembahasan APBD murni tahun 2020 antara OPD dengan komisi-komisi di DPRD Pandeglang selama dua hari itu, masing-masing memiliki kepentingan, sehingga dalam rapat di Badan Anggaran berjalan alot hingga belum ada kata sepakat.
"Kami sangat miris melihat pembahasan RAPBD murni itu berebut anggaran. Apalagi DPRD Pandeglang ngotot untuk minta tambahan anggaran, sementara pihak pemda sendiri sudah dikuras untuk anggaran Pilkada dan banyak anggaran OPD yang dipangkas," tandasnya, seraya menambahkan bahwa para wakil rakyat dinilai telah melukai hati rakyat kalau masih ngotot untuk meminta tambahan anggaran tersebut.
"Kita melihat penambahan anggaran itu tidak realistis dengan kenyataan yang ada," katanya.
Namun Apandi tidak mengetahui detail rincian dan untuk apa anggaran tambahan yang diminta DPRD Pandeglang yang dibahas dalam rapat Badan Anggaran tersebut.
"Kami tidak tahu persis untuk apa saja tambahan anggaran yang diminta dewan itu, tapi yang jelas Pemkab Pandeglang tidak bisa menyanggupi permintaan itu karena posnya sudah minim," ujanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019