Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Jakarta Barat) Tamo Sijabat menerima instruksi dari Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin agar memeriksa oknum staf Satpol PP berinisial MO yang diduga membobol Bank DKI.
"Kalau instruksi dari DKI sudah, saya sudah diperintahkan lisan untuk lakukan pemeriksaan, kalau (MO) sudah sampai ya kita periksa lagi," ujar Tamo saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Selain pemeriksaan, Tamo mengatakan, pihaknya diinstruksikan membuat rekomendasi pemecatan, jika terbukti MO melakukan pelanggaran hukum.
Hal itu dilakukan karena MO masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) Satpol PP Jakarta Barat sejak 2006 hingga sekarang.
Namun karena pelaku selain MO diperkirakan lintas wilayah, Tamo menyebutkan ada kemungkinan tindak lanjut status kepegawaian MO diserahkan ke tingkat Satpol PP DKI Jakarta.
"Ada kalau nanti dia pulang diperintahkan periksa ulang, bisa paralel ke tingkat provinsi karena pelaku sudah lintas wilayah di timur, selatan dan barat," ujar dia.
Tamo Sijabat membenarkan satu oknum Satpol PP berinisial MO dalam pembobolan ATM Bank DKI adalah staf di wilayahnya.
Ia mengetahui hal tersebut setelah pihaknya melalui kepala seksi operasi yang menaungi MO mendapat surat panggilan dari Polda Metro Jaya perihal kasus pencucian uang untuk MO.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan, berdasarkan pengakuan dari oknum anggotanya yang diduga membobol Bank DKI, bahwa mereka sudah melakukan tindakannya sejak Meii hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp32 miliar.
"Ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak. Ada yang bilang sejak Mei 2019, lanjut sampai Agustus," kata Arifin saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Kendati demikian, Arifin mengatakan. tindakan yang dilakukan oleh 12 oknum petugas Satpol PP di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini bukanlah terkait dengan pencucian uang atau tindak pidana korupsi.
"Mereka itu tidak ada pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang di ATM Bersama tapi saldo (di Bank DKI) tidak berkurang. Namun kenapa pihak yang sana juga baru hebohnya sekarang. Itu juga jadi pertanyaan saya, sistem mereka seperti apa?," kata Arifin.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kalau instruksi dari DKI sudah, saya sudah diperintahkan lisan untuk lakukan pemeriksaan, kalau (MO) sudah sampai ya kita periksa lagi," ujar Tamo saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Selain pemeriksaan, Tamo mengatakan, pihaknya diinstruksikan membuat rekomendasi pemecatan, jika terbukti MO melakukan pelanggaran hukum.
Hal itu dilakukan karena MO masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) Satpol PP Jakarta Barat sejak 2006 hingga sekarang.
Namun karena pelaku selain MO diperkirakan lintas wilayah, Tamo menyebutkan ada kemungkinan tindak lanjut status kepegawaian MO diserahkan ke tingkat Satpol PP DKI Jakarta.
"Ada kalau nanti dia pulang diperintahkan periksa ulang, bisa paralel ke tingkat provinsi karena pelaku sudah lintas wilayah di timur, selatan dan barat," ujar dia.
Tamo Sijabat membenarkan satu oknum Satpol PP berinisial MO dalam pembobolan ATM Bank DKI adalah staf di wilayahnya.
Ia mengetahui hal tersebut setelah pihaknya melalui kepala seksi operasi yang menaungi MO mendapat surat panggilan dari Polda Metro Jaya perihal kasus pencucian uang untuk MO.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan, berdasarkan pengakuan dari oknum anggotanya yang diduga membobol Bank DKI, bahwa mereka sudah melakukan tindakannya sejak Meii hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp32 miliar.
"Ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak. Ada yang bilang sejak Mei 2019, lanjut sampai Agustus," kata Arifin saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Kendati demikian, Arifin mengatakan. tindakan yang dilakukan oleh 12 oknum petugas Satpol PP di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini bukanlah terkait dengan pencucian uang atau tindak pidana korupsi.
"Mereka itu tidak ada pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang di ATM Bersama tapi saldo (di Bank DKI) tidak berkurang. Namun kenapa pihak yang sana juga baru hebohnya sekarang. Itu juga jadi pertanyaan saya, sistem mereka seperti apa?," kata Arifin.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019