Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih bisa mempertahankan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah, meskipun sebelumnya terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, kata Kepala Subauditorat I BPK Perwakilan Jateng Bagus Kurniawan.
"Dengan catatan, sepanjang OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kudus tidak bersinggungan dengan keuangan negara," ujarnya saat menghadiri gelar pengawasan daerah dan peresmian implementasi integrasi Simren, Simda, dan E-Sakip di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.
Ia mencontohkan kasus yang ditangani KPK di Jepara ternyata tidak mempengaruhi pemda setempat dalam meraih opini WTP.
Demikian halnya, kata dia, OTT di Kudus sepanjang tidak ada sangkuat pautnya dengan keuangan daerah, tentunya masih bisa meraih WTP.
Persoalan aset daerah, kata dia, masih menjadi momok yang harus diperbaiki secara bertahap agar bisa meraih opini WTP.
Di Jawa Tengah sendiri hingga kini masih ada satu kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP, yakni Kabupaten Brebes.
"Analisasi sederhana kami, sepanjang pemerintah daerah menindak lanjuti hasil temuan BPK dengan cepat, biasanya hasilnya juga bagus. Berbeda dengan yang tindaklanjutnya masih rendah hasilnya tentu bisa seperti Brebes masih wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya.
Ia mengingatkan ketika tidak ditindaklanjuti sesuai target waktu, maka bisa dimunculkan surat perintah penyidikan.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi langkah Pemkab Kudus yang meluncurkan sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, keuangan daerah, hingga akuntabilitas kinerja.
"Pemkab Kudus berupaya meningkatkan kinerja tanpa mempermasalahkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tentunya sangat bagus sekali," ujarnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus Adi Harjono mengaku optimistis Kudus masih bisa mendapatkan opini WTP, mengingat kasus OTT KPK sebelumnya untuk sementara memang tidak terkait dengan keuangan daerah.
"Berbeda ketika OTT KPK tersebut ternyata juga merembet hingga soal lelang barang dan jasa di Kudus, tentunya bisa mempengaruhi opini WTP Kabupaten Kudus," tuturnya.
Pemkab Kudus tercatat sudah tujuh kali mendapatkan opini WTP sehingga ketika tahun ini mampu mempertahankan kembali catatan positifnya atas laporan keuangan pemerintah daerahnya maka menjadi delapan kali.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Dengan catatan, sepanjang OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kudus tidak bersinggungan dengan keuangan negara," ujarnya saat menghadiri gelar pengawasan daerah dan peresmian implementasi integrasi Simren, Simda, dan E-Sakip di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.
Ia mencontohkan kasus yang ditangani KPK di Jepara ternyata tidak mempengaruhi pemda setempat dalam meraih opini WTP.
Demikian halnya, kata dia, OTT di Kudus sepanjang tidak ada sangkuat pautnya dengan keuangan daerah, tentunya masih bisa meraih WTP.
Persoalan aset daerah, kata dia, masih menjadi momok yang harus diperbaiki secara bertahap agar bisa meraih opini WTP.
Di Jawa Tengah sendiri hingga kini masih ada satu kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP, yakni Kabupaten Brebes.
"Analisasi sederhana kami, sepanjang pemerintah daerah menindak lanjuti hasil temuan BPK dengan cepat, biasanya hasilnya juga bagus. Berbeda dengan yang tindaklanjutnya masih rendah hasilnya tentu bisa seperti Brebes masih wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya.
Ia mengingatkan ketika tidak ditindaklanjuti sesuai target waktu, maka bisa dimunculkan surat perintah penyidikan.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi langkah Pemkab Kudus yang meluncurkan sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, keuangan daerah, hingga akuntabilitas kinerja.
"Pemkab Kudus berupaya meningkatkan kinerja tanpa mempermasalahkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tentunya sangat bagus sekali," ujarnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus Adi Harjono mengaku optimistis Kudus masih bisa mendapatkan opini WTP, mengingat kasus OTT KPK sebelumnya untuk sementara memang tidak terkait dengan keuangan daerah.
"Berbeda ketika OTT KPK tersebut ternyata juga merembet hingga soal lelang barang dan jasa di Kudus, tentunya bisa mempengaruhi opini WTP Kabupaten Kudus," tuturnya.
Pemkab Kudus tercatat sudah tujuh kali mendapatkan opini WTP sehingga ketika tahun ini mampu mempertahankan kembali catatan positifnya atas laporan keuangan pemerintah daerahnya maka menjadi delapan kali.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019