Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham) Sulsel Priyadi mengatakan pihaknya siap menerjemahkan percepatan transformasi birokrasi digital sesuai arahan Menkumham Yasonna Laoly.
Hal itu dikemukakan Priyadi disela apel peringatan HUT ke-74 Kemenkumham Dharma Karyadhika di halaman Lapas kelas I Makassar, Rabu.
Pada peringatan Darma Karyadhika itu Kakanwil menyampaikan amanah Kemenkumham RI Yasonna bahwa birokrasi digital lahir dari satu perubahan kondisi di dunia yakni "distruction area".
Karena itu, Sistem SDM akan terkait satu sama lain dengan fenomena bahwa kecepatan dan akurasi menjadi tuntutan dalam pelayanan publik, khususnya yang dijalankan Kemenkumham dan jajarannya.
Dengan demikian, keberhasilan transformasi birokrasi digital di lingkungan Kemenhumkam itu tergantung SDMnya. Artinya untuk menjawab hal itu, SDM jajaran Kemenkumham harus mampu mengelola layanan berbasis teknologi informasi digital, keTidak boleh lagi gagap teknologi dan tidak boleh gagap teknologi lagi.
"Kompetensi SDM sangat mempengaruhi transformasi birokrasi digital. Karena itu, saya minta segera bertransformasi dengan kemajuan teknologi digital.
PPSDM sebagai koordinator harus mampu meningkatkan SDM untuk menghasilkan aparat sipil yang mampu bersaing," kata Priyadi mengutip amanah Menkumham.
Lima tahun ke depan, lanjut dia, semua sudah harus mampu meningkatkan SDM dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan beasiswa kesmepatan belajar, sehingga ke depan dapat semakin produktif, kompetitif dan berkelas dunia.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulsel juga menandatangani kerja sama dengan sejumlah perguruna tinggi di Sulsel, termasuk memberikan perhargaan pada jajarannya.
Tercatat Kaharuddin dari Kanwil Kemenkumham Sulsel mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan terbaik pertama, disusul Rusdiaman dari Rutan Kelas I Makassar sebagai terbaik kedua dan Fitriani dari Kanwil Kemenkumham Sulsel terbaik ketiga.
Sementara Rutan Kelas IIB Sidrap dinyatakan sebagai Satker Layanan Publik berbasis HAM terbaik pertama, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Parepare sebagai Satker Layanan Publik berbasis HAM terbaik kedua, dan kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare untuk layanan publik berbasis HAM terbaik ketiga.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Priyadi (tengah) disela apel peringatan HUT ke-74 Kemenkumham Dharma Karyadhika di halaman Lapas kelas I Makassar, Rabu (30/10/2019). ANTARA Foto/ Suriani Mappong
