DPRD Pandeglang mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk lebih fokus membantu pada pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, saat ini pembangunan inprastruktur ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Pandeglang sudah terealisasikan hampir rampung.
"Karena keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Pandeglang, maka kami berharap Pak Gubernur Banten untuk fokus pada pembangunan infrastruktur jalan poros antar desa/kabupaten. Hal itu dilakukan karena persoalan angaran Pandeglang masih minim," kata Ade Muamar anggota Komisi III DPRD Pandeglang, kepada media, Kamis (24/10)
Selain itu, menurut Ade Muamar anggota Fraksi PKB ini pun meminta pada Pemkab Pandeglang untuk segera melakukan penyerapan anggaran murni termasuk perubahan tahun 2019.
"Kami mendesak kepada eksekutif agar benar-benar fokus penyerapan anggaran murni yang masih belum dapat direalisasikan pada pembangunan fisik, agar masyarakat dapat menikmati hasilnya." tegasnya.
Ia menambahkan. untuk anggaran perubahan lebih fokus pada peningkatan SDM aparatur dan pelayanan publik.
"Apa yang diusulkan bupati pada APBD Perubahan 2019 harus dapat direalisasikan dengan baik yaitu pada SDM dan peningkatan kapasitas pelayanan terpadu," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengkalim jika pembangunan infrastruktur jalan 2019 melebihi target Rencana Kerja (Renja).
Asep menjelaskan, tahun ini untuk peningkatan jalan dengan kontruksi beton sepanjang 21,852 kilometer dari 29 ruas jalan, sedangkan untuk peningkatan jalan dengan hotmix kurang lebih 4,828 kilometer dari 13 ruas jalan.
“26,68 kilometer dengan 42 ruas jalan, target sesuai dengan di Renja itu sebanyak 38 ruas jalan, jadi kami sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan kalau di lihat dari Renja itu sudah melebihi target,” jelas Asep,
Asep mengakui, dari 34 usulan Musrenbang untuk pembangunan jembatan sudah 22 pekerjaan jembatan yang dilaksanakan. Sedangkan 12 jembatan dan 3 ruas jalan tidak dapat dilaksanakan lantaran terkendala pagu anggaran.
“Jadi di usulan Musrenbang itu kan ada pagu anggaran, nah setelah kami cek pagu anggarannya tidak sesuai standar nilainya. Jadi yang dua belas jembatan ini seharusnya menjadi prioritas di 2020 tapi nanti kami lihat dulu,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Karena keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Pandeglang, maka kami berharap Pak Gubernur Banten untuk fokus pada pembangunan infrastruktur jalan poros antar desa/kabupaten. Hal itu dilakukan karena persoalan angaran Pandeglang masih minim," kata Ade Muamar anggota Komisi III DPRD Pandeglang, kepada media, Kamis (24/10)
Selain itu, menurut Ade Muamar anggota Fraksi PKB ini pun meminta pada Pemkab Pandeglang untuk segera melakukan penyerapan anggaran murni termasuk perubahan tahun 2019.
"Kami mendesak kepada eksekutif agar benar-benar fokus penyerapan anggaran murni yang masih belum dapat direalisasikan pada pembangunan fisik, agar masyarakat dapat menikmati hasilnya." tegasnya.
Ia menambahkan. untuk anggaran perubahan lebih fokus pada peningkatan SDM aparatur dan pelayanan publik.
"Apa yang diusulkan bupati pada APBD Perubahan 2019 harus dapat direalisasikan dengan baik yaitu pada SDM dan peningkatan kapasitas pelayanan terpadu," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengkalim jika pembangunan infrastruktur jalan 2019 melebihi target Rencana Kerja (Renja).
Asep menjelaskan, tahun ini untuk peningkatan jalan dengan kontruksi beton sepanjang 21,852 kilometer dari 29 ruas jalan, sedangkan untuk peningkatan jalan dengan hotmix kurang lebih 4,828 kilometer dari 13 ruas jalan.
“26,68 kilometer dengan 42 ruas jalan, target sesuai dengan di Renja itu sebanyak 38 ruas jalan, jadi kami sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan kalau di lihat dari Renja itu sudah melebihi target,” jelas Asep,
Asep mengakui, dari 34 usulan Musrenbang untuk pembangunan jembatan sudah 22 pekerjaan jembatan yang dilaksanakan. Sedangkan 12 jembatan dan 3 ruas jalan tidak dapat dilaksanakan lantaran terkendala pagu anggaran.
“Jadi di usulan Musrenbang itu kan ada pagu anggaran, nah setelah kami cek pagu anggarannya tidak sesuai standar nilainya. Jadi yang dua belas jembatan ini seharusnya menjadi prioritas di 2020 tapi nanti kami lihat dulu,” katanya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019