Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyatakan kelangkaan gas elpiji terutama tabung tiga kilogram sejak dua pekan terakhir di provinsi itu karena kesalahan sasaran dalam penyaluran gas elpiji.
"Ada indikasi oknum pengusaha yang sudah cukup besar seperti pengusaha kuliner yang sebenarnya tidak boleh menggunakan elpiji subsidi, malah membeli dalam jumlah banyak. Ini menyalahi aturan," katanya di Padang, Senin.
Ia memerintahkan Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun langsung untuk melakukan inspeksi. Jika ditemukan penyimpangan agar segera ditindak.
"Seharusnya kita sama-sama menjaga. Biar elpiji subsidi itu untuk rakyat yang membutuhkan saja," katanya.
Ia menilai daerah-daerah yang ramai bisnis kuliner seperti sekitaran kampus atau pasar berpotensi besar dalam hal penyimpangan penggunaan elpiji subsidi sehingga akan menjadi fokus inspeksi.
Ditengarai, ada oknum pemilik usaha kuliner itu yang memanfaatkan pegawainya untuk mendapatkan gas elpiji subsidi itu. Jika menilik perekonomian, pegawainya memang berhak menggunakan elpiji subsidi, tetapi kalau dimanfaatkan oleh tempat usaha yang notabene sudah mampu, maka tetap termasuk penyimpangan.
Namun, meski di lapangan masyarakat sulit mendapatkan elpiji subsidi, tetapi Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina PT Pertamina MOR I M Roby Hervindo melalui keterangan persnya membantah ada persoalan dan kuota maupun distribusi elpiji di Padang.
Ia mengatakan pihaknya terus menjalankan komitmen dalam menjaga pasokan elpiji secara optimal untuk seluruh daerah.
Berdasarkan catatan Pertamina, katanya, penyaluran elpiji 3 kilogram subsidi pada bulan Oktober di Kota Padang sebanyak 20.560 tabung per hari. Ini meningkat sebesar satu persen jika dibandingkan bulan sebelumnya sejumlah 20.384 tabung.
Ia mengatakan wilayah Kota Padang terbagi menjadi 11 Kecamatan dan saat ini disuplai oleh 780 pangkalan.
Rencana jumlah total penyaluran untuk bulan Oktober ini sebesar 646.240 tabung. Jumlah ini bertambah enam persen dibanding bulan lalu sebesar 611.520 tabung.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Ada indikasi oknum pengusaha yang sudah cukup besar seperti pengusaha kuliner yang sebenarnya tidak boleh menggunakan elpiji subsidi, malah membeli dalam jumlah banyak. Ini menyalahi aturan," katanya di Padang, Senin.
Ia memerintahkan Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun langsung untuk melakukan inspeksi. Jika ditemukan penyimpangan agar segera ditindak.
"Seharusnya kita sama-sama menjaga. Biar elpiji subsidi itu untuk rakyat yang membutuhkan saja," katanya.
Ia menilai daerah-daerah yang ramai bisnis kuliner seperti sekitaran kampus atau pasar berpotensi besar dalam hal penyimpangan penggunaan elpiji subsidi sehingga akan menjadi fokus inspeksi.
Ditengarai, ada oknum pemilik usaha kuliner itu yang memanfaatkan pegawainya untuk mendapatkan gas elpiji subsidi itu. Jika menilik perekonomian, pegawainya memang berhak menggunakan elpiji subsidi, tetapi kalau dimanfaatkan oleh tempat usaha yang notabene sudah mampu, maka tetap termasuk penyimpangan.
Namun, meski di lapangan masyarakat sulit mendapatkan elpiji subsidi, tetapi Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina PT Pertamina MOR I M Roby Hervindo melalui keterangan persnya membantah ada persoalan dan kuota maupun distribusi elpiji di Padang.
Ia mengatakan pihaknya terus menjalankan komitmen dalam menjaga pasokan elpiji secara optimal untuk seluruh daerah.
Berdasarkan catatan Pertamina, katanya, penyaluran elpiji 3 kilogram subsidi pada bulan Oktober di Kota Padang sebanyak 20.560 tabung per hari. Ini meningkat sebesar satu persen jika dibandingkan bulan sebelumnya sejumlah 20.384 tabung.
Ia mengatakan wilayah Kota Padang terbagi menjadi 11 Kecamatan dan saat ini disuplai oleh 780 pangkalan.
Rencana jumlah total penyaluran untuk bulan Oktober ini sebesar 646.240 tabung. Jumlah ini bertambah enam persen dibanding bulan lalu sebesar 611.520 tabung.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019