Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANSM) menyusun instrumen memantau radikalisme di sekolah.
"Selama ini pada proses akreditasi tidak menjelaskan mana yang salah atau apa ideologi sekolah itu hingga menjadi radikal. Di dalam borang itu pun tidak ada, untuk itu BANSM bersama lembaga pendidikan lainnya perlu menyusun instrumen yang bisa memantau seberapa radikal sekolah itu," ujar Mendikbud usai seminar "Pendidikan Karakter untuk Penguatan Ideologi Pancasila" di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan selama ini, akreditasi yang dilakukan oleh BANSM dan Inspektorat sangat positivistik dan tidak bisa digunakan untuk mengetahui ideologi yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, adanya instrumen tersebut merupakan tanggung jawab badan akreditasi dan inspektorat.
"Makanya nanti jadi tanggung jawab inspektorat bagaimana nanti merumuskannya pada aspek kurikulum nonteknis yang beraspek pada pembentukan karakter, sikap, ideologi siswa. Nanti harus diukur, sehingga bisa ketahuan yang mana saja daerah-daerah yang rawan," terang Muhadjir.
Dia sudah mengetahui sejumlah sekolah yang terindikasi radikalisme namun demikian harus ada penilaian terlebih dahulu dan harus ada alat ukurnya. Dia berharap instrumen itu bisa selesai dalam waktu dekat.
"Banyak sekolah terpapar radikalisme, karena tidak tahu ada yang salah di sekolah mereka. Hal itu dikarenakan bidang akreditasi tidak menjelaskan mana yang salah." katanya.
Meski demikian, lanjut dia, tidak perlu melakukan perubahan drastis dalam kurikulum untuk mencegah radikalisme, karena kurikulum terus berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.*
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Selama ini pada proses akreditasi tidak menjelaskan mana yang salah atau apa ideologi sekolah itu hingga menjadi radikal. Di dalam borang itu pun tidak ada, untuk itu BANSM bersama lembaga pendidikan lainnya perlu menyusun instrumen yang bisa memantau seberapa radikal sekolah itu," ujar Mendikbud usai seminar "Pendidikan Karakter untuk Penguatan Ideologi Pancasila" di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan selama ini, akreditasi yang dilakukan oleh BANSM dan Inspektorat sangat positivistik dan tidak bisa digunakan untuk mengetahui ideologi yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, adanya instrumen tersebut merupakan tanggung jawab badan akreditasi dan inspektorat.
"Makanya nanti jadi tanggung jawab inspektorat bagaimana nanti merumuskannya pada aspek kurikulum nonteknis yang beraspek pada pembentukan karakter, sikap, ideologi siswa. Nanti harus diukur, sehingga bisa ketahuan yang mana saja daerah-daerah yang rawan," terang Muhadjir.
Dia sudah mengetahui sejumlah sekolah yang terindikasi radikalisme namun demikian harus ada penilaian terlebih dahulu dan harus ada alat ukurnya. Dia berharap instrumen itu bisa selesai dalam waktu dekat.
"Banyak sekolah terpapar radikalisme, karena tidak tahu ada yang salah di sekolah mereka. Hal itu dikarenakan bidang akreditasi tidak menjelaskan mana yang salah." katanya.
Meski demikian, lanjut dia, tidak perlu melakukan perubahan drastis dalam kurikulum untuk mencegah radikalisme, karena kurikulum terus berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.*
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019