Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan meski ada digitalisasi umrah dengan adanya Traveloka dan Tokopedia yang memasuki bisnis itu tetapi pengelolaan jamaah tetap dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.
"Dia menegaskan Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Ini juga berlaku bagi marketplace lainnya," kata Lukman di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan pertemuan antara pemerintah dengan Traveloka dan Tokopedia baru-baru ini merupakan tindak lanjut untuk mengetahui model, proses dan ekosistem bisnis digital umrah.
Dengan begitu, Lukman mengatakan pertemuan bukan mengenai marketplace yang kemudian menjadi PPIU.
Baca juga: Menag ke Arab Saudi pimpin Delegasi Amirul Hajj 2019
Menag mengatakan dalam pertemuan itu Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital. "Kemenag menekankan semua pihak terkait untuk mematuhi regulasi, dalam hal ini UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji," kata dia.
Dia mengatakan pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Masyarakat yang akan mendaftar umrah bisa memilih dua cara.
Pertama mendaftar secara langsung kepada PPIU. Kedua, dapat melalui sistem digital marketplace dengan keberangkatan tetap oleh PPIU. "Umrah digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital sehingga PPIU dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi," kata dia.*
Baca juga: KPK: Belum ada laporan gratifikasi Menag terima 30.000 dolar AS
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Dia menegaskan Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Ini juga berlaku bagi marketplace lainnya," kata Lukman di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan pertemuan antara pemerintah dengan Traveloka dan Tokopedia baru-baru ini merupakan tindak lanjut untuk mengetahui model, proses dan ekosistem bisnis digital umrah.
Dengan begitu, Lukman mengatakan pertemuan bukan mengenai marketplace yang kemudian menjadi PPIU.
Baca juga: Menag ke Arab Saudi pimpin Delegasi Amirul Hajj 2019
Menag mengatakan dalam pertemuan itu Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital. "Kemenag menekankan semua pihak terkait untuk mematuhi regulasi, dalam hal ini UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji," kata dia.
Dia mengatakan pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Masyarakat yang akan mendaftar umrah bisa memilih dua cara.
Pertama mendaftar secara langsung kepada PPIU. Kedua, dapat melalui sistem digital marketplace dengan keberangkatan tetap oleh PPIU. "Umrah digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital sehingga PPIU dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi," kata dia.*
Baca juga: KPK: Belum ada laporan gratifikasi Menag terima 30.000 dolar AS
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019