Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengungkapkan MK telah meregistrasi 260 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sejak Senin (1/7).
"Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para pemohon," ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
Mahkamah hingga akhir Mei menerima 340 permohonan perkara sengketa hasil Pileg, namun hanya 260 yang diregistrasi.
Jumlah ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, Mahkamah menemukan sejumlah permohonan yang diajukan oleh partai politik yang sama dalam satu provinsi, jelas Fajar.
Baca juga: Paskaputusan MK, Pentingnya merajut kebersamaan untuk kesejahteraan
Baca juga: Ketua DPRD Banten ajak masyarakat rajut kebersamaan
"Oleh karena MK akan memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut digabungkan menjadi satu perkara," tambah Fajar.
Dari 260 perkara yang diajukan, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol.
Kemudian satu perkara diajukan oleh Partai Berkarya berkaitan dengan ambang batas parlemen, dan satu perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua.
Sepuluh perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari enam provinsi yaitu; Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat.
Baca juga: Ketua DPR apresiasi Prabowo-Sandi sikapi putusan MK
Baca juga: Setelah putusan MK, Demokrat segera tentukan sikap politik
Baca juga: Muhammadyah nilai butuh kedewasaan menerima putusan MK
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para pemohon," ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
Mahkamah hingga akhir Mei menerima 340 permohonan perkara sengketa hasil Pileg, namun hanya 260 yang diregistrasi.
Jumlah ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, Mahkamah menemukan sejumlah permohonan yang diajukan oleh partai politik yang sama dalam satu provinsi, jelas Fajar.
Baca juga: Paskaputusan MK, Pentingnya merajut kebersamaan untuk kesejahteraan
Baca juga: Ketua DPRD Banten ajak masyarakat rajut kebersamaan
"Oleh karena MK akan memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut digabungkan menjadi satu perkara," tambah Fajar.
Dari 260 perkara yang diajukan, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol.
Kemudian satu perkara diajukan oleh Partai Berkarya berkaitan dengan ambang batas parlemen, dan satu perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua.
Sepuluh perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari enam provinsi yaitu; Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat.
Baca juga: Ketua DPR apresiasi Prabowo-Sandi sikapi putusan MK
Baca juga: Setelah putusan MK, Demokrat segera tentukan sikap politik
Baca juga: Muhammadyah nilai butuh kedewasaan menerima putusan MK
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019