Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah, apabila Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kalau Pak Jokowi diasumsikan menang, saya kira pembangunan infrastruktur anggarannya tetap besar di dalam postur APBN pada kisaran Rp400 triliun sampai Rp450 triliun per tahunnya,” kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut menyusul jelang hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: Pemerintah bahas tindak lanjut pembangunan infrastruktur daerah
Namun, dia mengatakan, sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak ada proyek baru.
“Jadi pada periode kedua ini menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada pada periode pertama, mulai dari penyelesaian LRT pelabuhan-pelabuhan logistik, bendungan, bandara. Fokusnya tetap infrastruktur,” kata peneliti INDEF itu.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai contoh pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan Bandara Kertajati.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, proyek strategis nasional yang telah selesai pada 2018, di antaranya Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Babullah Ternate, Makassar New Port, dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Pembangunan Terminal Multiputpose Tahap II).
Baca juga: Kementerian PUPR dapat pagu indikatif 2020, Rp103,87 triliun
Baca juga: Barikade Gus Dur : Jokowi bangun infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi daerah
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019