Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen terhadap pembangunan berbasis gender, sehingga provinsi itu meraih penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebanyak 6 kali.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Tangerang, Rabu, mengatakan hal ini menunjukan program-program pembangunan di Banten, dilakukan dengan berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.
"Kami berupaya untuk senantiasa terus meningkatkan peran institusional perempuan dalam sektor publik, khususnya melalui perencanaan pembangunan responsif gender," kata Andika Hazrumy pada pembukaan Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 2019.
Acara yang dihadiri oleh ratusan perwakilan Pemda se-Indonesia tersebut dibuka oleh Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yembise. Turut Hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Andika mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen terhadap penyelenggaraan pembangunan berbasis gender agar keadilan dan kesetaraan gender terwujud. Kesetaraan gender akan mempercepat proses pembangunan terutama kaitannya dalam pembangunan sumber daya manusia.
Hal itu, kata dia, mengacu pada kebijakan formal dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 tentang Percepatan Pengarustamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten.
"Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan daerah," kata Andka.
Sementara itu, Menteri Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yembise mengharapkan rakornas dapat merumuskan berbagai solusi atas permasalahan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan perempuan dan anak yang lebih sinergis dan optimal sebagai pemenuhan hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai cita-cita pembangunan nasional.
Rakornas PPPA kali ini digelar untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data, dan intelegensis artifisial. Rakornas pun mengusung tema, “Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0”.*
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Tangerang, Rabu, mengatakan hal ini menunjukan program-program pembangunan di Banten, dilakukan dengan berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.
"Kami berupaya untuk senantiasa terus meningkatkan peran institusional perempuan dalam sektor publik, khususnya melalui perencanaan pembangunan responsif gender," kata Andika Hazrumy pada pembukaan Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 2019.
Acara yang dihadiri oleh ratusan perwakilan Pemda se-Indonesia tersebut dibuka oleh Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yembise. Turut Hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Andika mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen terhadap penyelenggaraan pembangunan berbasis gender agar keadilan dan kesetaraan gender terwujud. Kesetaraan gender akan mempercepat proses pembangunan terutama kaitannya dalam pembangunan sumber daya manusia.
Hal itu, kata dia, mengacu pada kebijakan formal dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 tentang Percepatan Pengarustamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten.
"Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan daerah," kata Andka.
Sementara itu, Menteri Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yembise mengharapkan rakornas dapat merumuskan berbagai solusi atas permasalahan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan perempuan dan anak yang lebih sinergis dan optimal sebagai pemenuhan hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai cita-cita pembangunan nasional.
Rakornas PPPA kali ini digelar untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data, dan intelegensis artifisial. Rakornas pun mengusung tema, “Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0”.*
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019