Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mempersiapkan petugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelang digelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak November 2019.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang,Sabtu membenarkan ada beberapa camat yang melantik BPD menjelang pilkades.
"Dalam laporan petugas sudah ada pelantikan 117 anggota BPD di Kecamatan Mauk demi untuk membantu kepala desa," katanya.
Maesyal mengatakan BPD harus dapat bersinergi memajukan desa dan menyusun APBDes dan tidak dibebankan kepada kades semata.
Keberadaan BPD juga untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan kades dan dalam membentuk peraturan serta perencanaan anggaran desa.
Namun keberadaan BPD juga harus dapat bekerja sama dengan kades setempat demi kemajuan termasuk penggunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hafid mengatakan pilkades serentak pada 153 desa.
Pelaksanaan pilkades digelar 17 November 2019 pascapilres dan pileg dan membentuk BPD sebagai tahapan awal.
Hafid mengatakan telah menyediakan dana pilkades sebesar Rp5 miliar dari yang dibutuhkan Rp22,5 miliar.
Sedangkan anggaran pilkades berasal dari APBD setempat 2019 dan sisanya dapat dicairkan pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT).
Dia menambahkan sebelum pilkades harus ada penetapan sementara (pjs) kades agar roda pemerintahan desa tetap berjalan seperti biasa demi pelayanan kepada warga.
Para Pjs kades tersebut adalah aparat sipil negara (ASN) yang dianggap telah berpengalaman bidang pemerintahan, biasanya yang bertugas di kantor kecamatan.
Sebelumnya, Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dalam menyeleksi calon kepala desa pada pilkades.
Pihaknya menyakini akademisi telah teruji agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai kemampuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang,Sabtu membenarkan ada beberapa camat yang melantik BPD menjelang pilkades.
"Dalam laporan petugas sudah ada pelantikan 117 anggota BPD di Kecamatan Mauk demi untuk membantu kepala desa," katanya.
Maesyal mengatakan BPD harus dapat bersinergi memajukan desa dan menyusun APBDes dan tidak dibebankan kepada kades semata.
Keberadaan BPD juga untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan kades dan dalam membentuk peraturan serta perencanaan anggaran desa.
Namun keberadaan BPD juga harus dapat bekerja sama dengan kades setempat demi kemajuan termasuk penggunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hafid mengatakan pilkades serentak pada 153 desa.
Pelaksanaan pilkades digelar 17 November 2019 pascapilres dan pileg dan membentuk BPD sebagai tahapan awal.
Hafid mengatakan telah menyediakan dana pilkades sebesar Rp5 miliar dari yang dibutuhkan Rp22,5 miliar.
Sedangkan anggaran pilkades berasal dari APBD setempat 2019 dan sisanya dapat dicairkan pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT).
Dia menambahkan sebelum pilkades harus ada penetapan sementara (pjs) kades agar roda pemerintahan desa tetap berjalan seperti biasa demi pelayanan kepada warga.
Para Pjs kades tersebut adalah aparat sipil negara (ASN) yang dianggap telah berpengalaman bidang pemerintahan, biasanya yang bertugas di kantor kecamatan.
Sebelumnya, Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dalam menyeleksi calon kepala desa pada pilkades.
Pihaknya menyakini akademisi telah teruji agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai kemampuan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019