Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP0 mencanangkan gerakan sanitasi aman sebagai bagian dari wujud perumahan layak dan menekan penyebaran penyakit di lingkungan.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Tangerang Rabu mengatakan hingga saat ini data mengenai sanitasi layak masih belum jelas, padahal sanitasi merupakan tanggung jawab publik yang fundamental.
"Maka itu kita mendorong untuk menjadikan penyediaan sanitasi aman sebagai gerakan nasional," kata Wamen Fahri dalam acara diskusi yang diselenggarakan HUD Institute di Serpong.
Baca juga: Menteri PKP tegaskan penataan kawasan kumuh tanpa relokasi warga
Ia menekankan tidak boleh ada lagi rumah tanpa sanitasi aman dan tidak boleh ada lagi warga negara yang melakukan praktik buang air besar di ruang terbuka.
"Fakta ini masih banyak terjadi di Indonesia. Sehingga perlu adanya upaya bersama dengan menjadikan sebagai gerakan nasional," katanya.
Sama halnya dengan data rumah, lanjut Fahri, untuk sanitasi juga masih belum memiliki basis data yang akurat sehingga perlu adanya kolaborasi dalam memastikan setiap rumah memiliki sanitasi yang layak dan aman.
Baca juga: Menteri Ara: kemudahan akses miliki rumah oleh MBR jadi prioritas.
Sebab dari laporan Kementerian kesehatan untuk sanitasi terbuka, angkanya masih di atas 20 persen dan hal itu bisa menyebabkan penyebaran penyakit dan sangat berbahaya.
Maka itu Kementerian PKP pada tahun ini akan juga memfokuskan pada program sanitasi aman dengan mulai melakukan pencanangan dan kerjasama semua pihak yang terkait.
"Kita target tahun ini bebas sanitasi buruk. Bersama kementerian dan stekholder lainnya kita lakukan gerakan bersama agar tak ada lagi sanitasi terbuka," ujarnya.
Baca juga: Pembangunan perumahan disebut gerakkan 180 jenis industri
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2026