Lebak (AntaraNews Banten) - Tokoh masyarakat Kabupaten Lebak Pepep Paisaludin mengapresiasi pendidikan gratis jenjang SMA/SMK berstatus negeri yang ditanggung beban oleh pemerintah Provinsi Banten.
"Meskinya sekolah gratis itu, Pemprov Banten tidak tebang pilih apakah itu berstatus negeri maupun swasta," kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Lebak saat menghadiri Dies Natalis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) ke-54 di Rangkasbitung, Selasa.
Selama ini, Pemprov Banten masih menganaktirikan sekolah-sekolah swasta tidak mendapatkan anggaran untuk pendidikan gratis.
Pemprov Banten hanya menggratiskan pendidikan sekolah-sekolah berstatus negeri.
Karena itu, pihaknya meminta legislatif kedudukanya juga harus kuat untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi sekolah swasta.
Anggota legislatif mestinya adu tawar dengan Pemprov Banten untuk mengalokasikan dana pendidikan gratis bagi sekolah swasta,termasuk MA.
Sebab, pendidikan itu tidak boleh adanya tebang pilih antara negeri dan swasta.
Apalagi, pelajar yang menerima pendidikan itu warga Provinsi Banten.
Karena itu, Gubernur Banten dan legislatif harus adil untuk meratakan pendidikan gratis.
"Kami mendesak legislatif sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan pendidikan gratis bagi SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta," katanya menjelaskan.
Menurut dia, pihaknya merasa prihatin di Kabupaten Lebak rata-rata pendidikanya baru mencapai 11 tahun atau sampai kelas 1 SMP.
Pemerintah daerah harus mendorong anak-anak bisa bersekolah dengan gratis tanpa dipungut biaya.
Selama ini, kata dia, sekolah sudah digratiskan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih ada pungutan-pungutan lainnya yang membebankan masyarakat.
"Kami menilai langkah pemerintah sudah bagus adanya sekolah gratis,tapi pengelola sekolah juga jangan sampai melakukan pungutan," kata sesepuh Kumala itu.
Sementara itu, Kusnadi, seorang alumni Kumala Kabupaten Lebak mengatakan pemerintah Banten cukup positif dengan menggratiskan pendidikan SMA/SMK negeri.
Namun, Pemprov Banten belum mampu membiaya pendidikan gratis kepada sekolah swasta akibat keterbatasan anggaran.
Karena itu, Gubernur dan Legislatif ke depan perlu sekolah-sekolah swasta juga digratiskan untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Pada prinsifnya pendidikan itu tidak boleh tebang pilih antara swasta dan negeri.
"Kami mendorong sekolah gratis itu disamaratakan antara sekolah swasta dan negeri, sehingga putra-putra Banten lepas dari kebodohan dan ketertinggalan,"' kata jurnalis TV One itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Meskinya sekolah gratis itu, Pemprov Banten tidak tebang pilih apakah itu berstatus negeri maupun swasta," kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Lebak saat menghadiri Dies Natalis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) ke-54 di Rangkasbitung, Selasa.
Selama ini, Pemprov Banten masih menganaktirikan sekolah-sekolah swasta tidak mendapatkan anggaran untuk pendidikan gratis.
Pemprov Banten hanya menggratiskan pendidikan sekolah-sekolah berstatus negeri.
Karena itu, pihaknya meminta legislatif kedudukanya juga harus kuat untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi sekolah swasta.
Anggota legislatif mestinya adu tawar dengan Pemprov Banten untuk mengalokasikan dana pendidikan gratis bagi sekolah swasta,termasuk MA.
Sebab, pendidikan itu tidak boleh adanya tebang pilih antara negeri dan swasta.
Apalagi, pelajar yang menerima pendidikan itu warga Provinsi Banten.
Karena itu, Gubernur Banten dan legislatif harus adil untuk meratakan pendidikan gratis.
"Kami mendesak legislatif sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan pendidikan gratis bagi SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta," katanya menjelaskan.
Menurut dia, pihaknya merasa prihatin di Kabupaten Lebak rata-rata pendidikanya baru mencapai 11 tahun atau sampai kelas 1 SMP.
Pemerintah daerah harus mendorong anak-anak bisa bersekolah dengan gratis tanpa dipungut biaya.
Selama ini, kata dia, sekolah sudah digratiskan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih ada pungutan-pungutan lainnya yang membebankan masyarakat.
"Kami menilai langkah pemerintah sudah bagus adanya sekolah gratis,tapi pengelola sekolah juga jangan sampai melakukan pungutan," kata sesepuh Kumala itu.
Sementara itu, Kusnadi, seorang alumni Kumala Kabupaten Lebak mengatakan pemerintah Banten cukup positif dengan menggratiskan pendidikan SMA/SMK negeri.
Namun, Pemprov Banten belum mampu membiaya pendidikan gratis kepada sekolah swasta akibat keterbatasan anggaran.
Karena itu, Gubernur dan Legislatif ke depan perlu sekolah-sekolah swasta juga digratiskan untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Pada prinsifnya pendidikan itu tidak boleh tebang pilih antara swasta dan negeri.
"Kami mendorong sekolah gratis itu disamaratakan antara sekolah swasta dan negeri, sehingga putra-putra Banten lepas dari kebodohan dan ketertinggalan,"' kata jurnalis TV One itu.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019