Tangerang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengelar tahapan pemeilihan kepala desa (pilkades) serentak sebanyak 153 desa tersebar pada 28 kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa, mengatakan rencananya pilkades serentak setelah pilpres dan pileg 2019.
"Sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades dilaksanakan November 2019," katanya.
Maesyal mengatakan telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.
Menurut dia, seluruh biaya pelaksaaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat.
Upaya yang dilakukan adalah agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat.
Namun pihaknya berharap agar para calon yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap dapat mengayomi dan tidak membuat suasana menjadi aman serta nyaman.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan banyak kades yang jabatannya berakhir Mei hingga Juli 2019.
Ahmad mengatakan sudah melakukan pemetaan tentang lokasi yang dianggap rawan konflik menjelang, saat dan sesudah pilkades.
Berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2017 bahwa lokasi rawan konflik jumlahnya terbatas.
Dia menambahkan upaya yang dilakukan adalah masing-masing calon kades tidak melakukan provokasi kepada pendukung dan tetap menerima jika kalah.
Namun konflik dapat diredam melalui sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih dan calon yang kalah.
Desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa, mengatakan rencananya pilkades serentak setelah pilpres dan pileg 2019.
"Sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades dilaksanakan November 2019," katanya.
Maesyal mengatakan telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.
Menurut dia, seluruh biaya pelaksaaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat.
Upaya yang dilakukan adalah agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat.
Namun pihaknya berharap agar para calon yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap dapat mengayomi dan tidak membuat suasana menjadi aman serta nyaman.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan banyak kades yang jabatannya berakhir Mei hingga Juli 2019.
Ahmad mengatakan sudah melakukan pemetaan tentang lokasi yang dianggap rawan konflik menjelang, saat dan sesudah pilkades.
Berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2017 bahwa lokasi rawan konflik jumlahnya terbatas.
Dia menambahkan upaya yang dilakukan adalah masing-masing calon kades tidak melakukan provokasi kepada pendukung dan tetap menerima jika kalah.
Namun konflik dapat diredam melalui sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih dan calon yang kalah.
Desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019