Pandeglang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan korban tsunami yang meninggal dunia mendapat santunan dari Kementerian Sosial sebesar Rp15 juta per orang.
"Pengusulan pengajuan santunan itu dilakukan secara bertahap," kata Bupati Pandeglang Irna Narulita, Jumat.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang hingga kini masih melakukan pendataan jumlah korban meninggal dunia.
Saat ini, jumlah korban meningal dunia akibat bencana tsunami belum terdata semua.
Apabila, pendataan itu sudah valid dan akurat maka ditetapkan oleh keputusan Bupati Pandeglang.
Penetapan bupati itu nantinya dilakukan verfikasi nama-nama korban yang meninggal dunia untul diusulkan ke Kementerian Sosial.
Berdasarkan infromasi warga Kabupaten Pandeglang yang meninggal dunia tercatat 117 jiwa.
Namun, tidak tertutup kemungkinan jumlah korban bertambah karena pendataan masih dilakukan.
Mereka nantinya korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp15 juta.
Sedangkan, bagi korban luar Kabupaten Pandeglang masih dilakukan validasi dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Berkah Pandeglang.
Sebab, mereka merupakan wisatawan yang tengah libur akhir pekan di pesisir pantai Pandeglang.
"Semua warga korban tsunami mendapat santuan," katanya.
Irna mengatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan identitas korban agar penyaluran santunan itu tepat sasaran kepada warga korban tsunami.
Pemerintah daerah melibatkan Kemensos dan Kemendagri untuk mengurusi korban meninggal dunia warga luar Kabupaten Pandeglang. Bupati menambahkan warga korban tsunami yang masih mengungsi karena rumahnya rusak berat maupun rusak total juga akan mendapat bantuan jaminan hidup sebesar Rp10 ribu per orang.
Namun, bantuan itu dinilai belum mencukupi sehingga pemerintah daerah mencari bantuan melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).
"Kami berharap adanya CSR dari BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Pengusulan pengajuan santunan itu dilakukan secara bertahap," kata Bupati Pandeglang Irna Narulita, Jumat.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang hingga kini masih melakukan pendataan jumlah korban meninggal dunia.
Saat ini, jumlah korban meningal dunia akibat bencana tsunami belum terdata semua.
Apabila, pendataan itu sudah valid dan akurat maka ditetapkan oleh keputusan Bupati Pandeglang.
Penetapan bupati itu nantinya dilakukan verfikasi nama-nama korban yang meninggal dunia untul diusulkan ke Kementerian Sosial.
Berdasarkan infromasi warga Kabupaten Pandeglang yang meninggal dunia tercatat 117 jiwa.
Namun, tidak tertutup kemungkinan jumlah korban bertambah karena pendataan masih dilakukan.
Mereka nantinya korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp15 juta.
Sedangkan, bagi korban luar Kabupaten Pandeglang masih dilakukan validasi dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Berkah Pandeglang.
Sebab, mereka merupakan wisatawan yang tengah libur akhir pekan di pesisir pantai Pandeglang.
"Semua warga korban tsunami mendapat santuan," katanya.
Irna mengatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan identitas korban agar penyaluran santunan itu tepat sasaran kepada warga korban tsunami.
Pemerintah daerah melibatkan Kemensos dan Kemendagri untuk mengurusi korban meninggal dunia warga luar Kabupaten Pandeglang. Bupati menambahkan warga korban tsunami yang masih mengungsi karena rumahnya rusak berat maupun rusak total juga akan mendapat bantuan jaminan hidup sebesar Rp10 ribu per orang.
Namun, bantuan itu dinilai belum mencukupi sehingga pemerintah daerah mencari bantuan melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).
"Kami berharap adanya CSR dari BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019