Pandeglang (Antaranews Banten) - Warga dan pengungsi yang berada di Kecamatan Ciegulis, Kabupaten Pandeglang yang menjadi korban terdampak tsunami Selat Sunda yang hendak mengambil bantuan logistik diharuskan membawa kartu keluarga (KK) untuk mengantisipasi terjadi tumpang-tindih.
"Kebijakan itu diterapkan, untuk mengantisipasi adanya warga yang mengambil bantuan dua kali," kata Camat Cigeulis, Engkos Kosasih ketika dikonfirmasi, Jumat.
Namun demikian, kata dia, kebijakan tersebut juga tidak baku. Kalau ada warga minta bantuan dan tidak membawa KK pun tetap dilayani, namun diminta kesadaran untuk tidak mengambil dua kali, karena yang juga membutuhkan bantuan logistik.
Warga setempat, bisa mendapatkan bantuan logistik dengan datang ke posko bencana tsunami yang didirikan di depan Kantor Kecamatan Cigeulis.
Ia menyatakan, diterapkan kebijakan membawa KK, semata-mata agar bantuan tepat sasaran, dan semua korban terdampak tsunami memperolehnya.
Kosasih juga menyatakan kekhawatirannya ada oknum yang memanfaatkan bencana untuk mencari keuntungan, dengan mengaku korban agar mendapatkan bantuan logistik.
"Jumlah warga dan pengungsi korban bencana di Cigeulis mencapai 4.000 orang, kita berupaya semuanya mendapatkan bantuan. Kami khawatir ada oknum yang mengaku-aku korban," ujarnya.
Di menjelaskan, sekitar 4.000 warga dan pengungsi yang berada di daerah itu, yakni merupakan masyarakat dari Kecamatan Cigeulis, Sumur, Panimbang dan Sukaresmi.
"Untuk melayani mereka kami mendirikan tiga posko, yakni di kantor kecamatan, di Banyuasih dan Karang Bolong. Sejauh ini semuanya bisa dilayani," katanya.
Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta para camat yang daerahnya terdampak bencana atau menjadi lokasi pengungsian mengawasi langsung pendistribusian bantuan logistik agar tepat sasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kebijakan itu diterapkan, untuk mengantisipasi adanya warga yang mengambil bantuan dua kali," kata Camat Cigeulis, Engkos Kosasih ketika dikonfirmasi, Jumat.
Namun demikian, kata dia, kebijakan tersebut juga tidak baku. Kalau ada warga minta bantuan dan tidak membawa KK pun tetap dilayani, namun diminta kesadaran untuk tidak mengambil dua kali, karena yang juga membutuhkan bantuan logistik.
Warga setempat, bisa mendapatkan bantuan logistik dengan datang ke posko bencana tsunami yang didirikan di depan Kantor Kecamatan Cigeulis.
Ia menyatakan, diterapkan kebijakan membawa KK, semata-mata agar bantuan tepat sasaran, dan semua korban terdampak tsunami memperolehnya.
Kosasih juga menyatakan kekhawatirannya ada oknum yang memanfaatkan bencana untuk mencari keuntungan, dengan mengaku korban agar mendapatkan bantuan logistik.
"Jumlah warga dan pengungsi korban bencana di Cigeulis mencapai 4.000 orang, kita berupaya semuanya mendapatkan bantuan. Kami khawatir ada oknum yang mengaku-aku korban," ujarnya.
Di menjelaskan, sekitar 4.000 warga dan pengungsi yang berada di daerah itu, yakni merupakan masyarakat dari Kecamatan Cigeulis, Sumur, Panimbang dan Sukaresmi.
"Untuk melayani mereka kami mendirikan tiga posko, yakni di kantor kecamatan, di Banyuasih dan Karang Bolong. Sejauh ini semuanya bisa dilayani," katanya.
Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta para camat yang daerahnya terdampak bencana atau menjadi lokasi pengungsian mengawasi langsung pendistribusian bantuan logistik agar tepat sasaran.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018